Monthly Archives: Februari 2011

Perang Dingin (Cold War)

Perang Dingin (cold war) merupakan suatu periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947-1991. Persaingan antara AS dan US terjadi di berbagai bidang: koalisi militer; ideologi, psikologi, dan tilik sandi; militer, industri, dan pengembangan teknologi; pertahanan; perlombaan nuklir dan persenjataan; dan banyak lagi. Ditakutkan bahwa perang ini akan berakhir dengan perang nuklir, yang akhirnya tidak terjadi. Istilah “Perang Dingin” sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.

Setelah AS dan Uni Soviet bersekutu dan berhasil menghancurkan Jerman Nazi, kedua belah pihak berbeda pendapat tentang bagaimana cara yang tepat untuk membangun Eropa pascaperang. Selama beberapa dekade selanjutnya, persaingan di antara keduanya menyebar ke luar Eropa dan merambah ke seluruh dunia ketika AS membangun “pertahanan” terhadap komunisme dengan membentuk sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

Meskipun kedua negara adikuasa itu tak pernah bertempur secara langsung, namun konflik di antara keduanya secara tak langsung telah menyebabkan berbagai perang lokal seperti Perang Korea, invasi Soviet terhadap Hungaria dan Cekoslovakia dan Perang Vietnam. Hasil dari Perang Dingin termasuk (dari beberapa sudut pandang) kediktatoran di Yunani dan Amerika Selatan. Krisis Rudal Kuba juga adalah akibat dari Perang Dingin dan Krisis Timur Tengah juga telah menjadi lebih kompleks akibat Perang Dingin. Dampak lainnya adalah terbaginya Jerman menjadi dua bagian yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur yang dipisahkan oleh Tembok Berlin. Namun ada pula masa-masa di mana ketegangan dan persaingan di antara keduanya berkurang. Perang Dingin mulai berakhir di tahun 1980-an ketika Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev meluncurkan program reformasi, perestroika dan glasnost. Secara konstan, Uni Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya terhadap Eropa Timur dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1991.

Latar belakang

Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Peristiwa-peristiwa itu antara lain yaitu: Pertama, Amerika Serikat muncul sebagai salah satu negara pemenang perang di pihak Sekutu. Peran Amerika Serikat sangat besar membantu negara-negara Eropa Barat untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya setelah Perang Dunia II. Kedua, Uni Soviet juga muncul sebagai negara besar pemenang perang dan berperan membangun perekonomian negara-negara Eropa Timur. Ketiga, munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II di wilayah Eropa. Perang Dunia II yang berakhir dengan kemenangan di pihak Sekutu tidak terlepas dari peran Uni Soviet, Uni Soviet membebaska Eropa Timur dari tangan Jerman. Sambil membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman, Uni Soviet mempergunakan kesempatan itu untuk meluaskan pengaruhnya, dengan cara mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di berbagai negara Eropa Timur seperti di Bulgaria, Albania, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia, sehingga negara-negara tersebut masuk kedalam pengaruh pemerintahan komunis Uni Soviet. Uni Soviet mengalami penguatan otoritas yang cukup berarti setelah Perang Dunia II. Kerjasama diplomatik dengan 52 negara terbentuk pada saat itu. Uni Soviet pun turut serta dalam Konferensi Paris tahun 1946, untuk membahas nasib negara-negara bekas sekutu Jerman seperti Italia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, dan Finlandia. Amerika Serikat bersama Uni Soviet juga memprakarsai berdirinya PBB pada tahun 1945 bersama dengan kekuatan anti-Fasis lainnya. Namun kemesraan hubungan negara-negara yang tergabung dalam koalisi anti-Fasisme itu tidak bertahan lamam dan semulus yang diharapkan. Pada tahun 1946, Stalin yang mengusung ide “Komunisme Internasional” (Komintern) menuduh Inggris dan Amerika Serikat melancarkan kebijakan-kebijakan internasional yang agresif. Tuduhan ini dijawab oleh Perdana Menteri Inggris dengan menentang kekuatan yang disebutnya “Komunis Timur”, yang akhirnya membelah sistem perpolitikan internasional menjadi dua.

II.1. Periode 1945-1969 Berakhirnya Perang Dunia II telah mengubah perkembangan politik dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara pemenang perang muncul menjadi kekuatan raksasa. Dua negara tersebut memiliki perbedaan ideologi, Amerika Serikat memiliki ideologi liberal-kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis-komunis. Dalam waktu singkat memang pernah terjadi persahabatan diantara keduanya, namun kemudian muncul antagonisme diantara mereka. Ada dua karakter pada periode ini, Pertama, adanya keprihatinan akan ambisi rivalnya yang menimbulkan pesimisme. Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kekuatan militer yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan musuhnya dengan senjata atom. Sehingga dalam periode ini muncul hal-hal sebagai berikut: 1. Doktrin Pembendungan Bulan Februari 1946, Stalin memberikan pidato yang berbicara tentang “tak terhindarnya konflik dengan kekuatan kapitalis. Ia mendesak rakyat Soviet untuk tidak terperdaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa santai. Sebaliknya perlu mengintensifkan usaha memperkuat dan mempertahankan tanah air. Tidak lama setelah munculnya tulisan George F Kennan, diplomat di Kedubes AS di Uni Soviet, yang memaparkan tentang kefanatikan Uni Soviet, Presiden Harry S Truman mendeklarasikan apa yang kemudian disebut Doktrin Truman. Doktrin ini menggarisbawahi strategi pembendungan politik luar negeri AS sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansionis Uni Soviet. AS juga merekrut sekutu-sekutunya untuk mewujudkan tujuan itu. Karena menurut teori domino, jika satu negara jatuh maka akan berjatuhanlah negara-negara tetangga lainnya. 2. Lingkungan Pengaruh dan Pembentukan Blok Ketidakmampuan sebuah negara adidaya memelihara ”lingkungan pengaruh” diinterpretasikan sebagai akibat dari program global negara adidaya yang lain. Misalnya ketika Uni Soviet memasuki Eropa Timur, para pemimpin AS menilainya sebagai bagian dari usaha Uni Soviet menaklukan dunia. Begitu pula ketika AS membentuk Pakta ANZUS pada tahun 1951, para pemimpin Uni Soviet menilainya sebagai bagian dari usaha AS untuk mendominasi dunia. Perebutan lingkungan pengaruh diantara dua negara adidaya ini melahirkan sebuah pola yang bipolar. AS dan sekutunya merupakan satu polar, sedangkan di polar (kutub) yang lain muncul Uni Soviet dengan sekutunya. Amerika Serikat dan sekutunya membentuk Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) yang berdiri pada tanggal 4 April 1949 di Washington, AS. Apabila salah satu anggota NATO diserang, maka serangan itu dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Di pihak lain, Uni Soviet dan sekutunya membentuk Pakta Warsawa (Warsawa Pact) pada tanggal 14 Mei 1955 di Praha-Cekoslowakia atas dasar ”Pact of Mutual Assistance and Unified Command”. Di berbagai kawasan pun muncul blok-blok yang memihak salah satu negara adidaya, di Asia Tenggara dibentuk South East Asia Treaty Organization (SEATO) pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Philipina . SEATO ditujukan untuk menahan pengaruh komunis di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Sebagai salah satu organisasi yang berdiri di Asia Tenggara, negara-negara utama di Asia Tenggara malah tidak diikutsertakan di SEATO, anggota-anggotanya yang utama justru negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh AS. Di kawasan Timur Tengah juga dibentuk Organisasi Pertahanan Timur Tengah (Middle Eastern Treaty Organization/METO). Sedangkan Uni Soviet juga menjalin kerjasama dengan RRC pada tahun 1950 untuk menghadapi kemungkinan agresi Jepang sebagai negara di bawah kendali AS. Serta pembentukan Cominform (The Communist Information Bureau) di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1947. Di sisi lain, kegiatan spionase juga turut mewarnai Perang Dingin. KGB (Komitet Gusudarstvennoy Bezopasnosti), dinas rahasia Uni Soviet, dan CIA (Central Intelligence Agency), dinas rahasia AS selalu berusaha untuk memperoleh informasi rahasia mengenai segala hal yang menyangkut negara-negara yang berada di bawah pengaruh kedua belah pihak serta informasi-informasi sensitif mengenai lawannya sendiri.

Periode 1969-1979 Hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet mengalami perubahan drastis dengan terpilihnya Richard Nixon sebagai Presiden AS. Didampingi penasehat keamanannya, Henry A. Kissinger, Richard Nixon menempuh pendekatan baru terhadap Uni Soviet pada tahun 1969. Tidak disangka, ternyata Uni Soviet juga sedang mengambil pendekatan yang sama terhadap AS. Pendekatan ini lazim disebut détente (peredaan ketegangan). Sebagai sebuah strategi politik luar negeri, détente dijelaskan Kissinger sebagai upaya menciptakan ”kepentingan tertentu dalam kerjasama dan perbatasan, sebuah lingkungan dimana kompetitor dapat meregulasi dan menghambat perbedaan diantara mereka dan akhirnya melangkah dari kompetisi menuju kerjasama”. Sebagai langkah lebih lanjit, pada 26 Mei 1972 Presiden Richard Nixon dan Leonid Brezhnev menandatangani Strategic Arms Limitation Treaty I (SALT I) di Moskow. SALT I berisi kesepakatan untuk membatasi persediaan senjata-senjata nuklir strategis/Defensive Antiballistic Missile System. SALT I juga berisi kesepakatan untuk membatasi jumlah misil nuklir yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga Uni Soviet hanya diijinkan untuk memiliki misil maksimal 1600 misil, dan AS hanya diijinkan memiliki 1054 misil.

Periode 1979-1985 Setelah 10 tahun dijalankan, tampaknya Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalani détente. Akhirnya pada tahun 1979 Uni Soviet pun menduduki Afghanistan yang sebenarnya mengundang pasukan Uni Soviet masuk kesana untuk membantu mereka. Aksi semena-mena ini mengundang reaksi keras dari pihak AS, Presiden AS Jimmy Carter menyatakan, agresi Uni Soviet di Afghanistan mengkonfrontasi dunia dengan tantangan strategis paling serius sejak Perang Dingin dimulai. Lalu akhirnya muncullah Doktrin Carter yang menyatakan bahwa AS berkeinginan untuk menggunakan kekuatan militernya di Teluk Persia. Setelah Reagan mengambil alih jabatan presiden, ia juga melancarkan Doktrin Reagan yang mendukung pemberontakan anti-komunis di Afghanistan, Angola, dan Nikaragua. Para pemberontak ini bahkan diberi istilah halus ”pejuang kemerdekaan” (freedom fighters). Bahkan AS juga berbicara tentang kemampuan nuklirnya, termasuk ancaman serangan pertama. Tapi walaupun di periode ini terjadi ketegangan yang memuncak antara AS dan Uni Soviet, ternyata masih bisa terjadi perjanjian SALT II (Strategic Arms Limitation Treaty II) pada pertengahan 1979 di Vienna. Pada saat itu Carter dan Brezhnev setuju untuk membatasi kepemilikan peluncur senjata nuklir maksimal 2400 unit, dan maksimal 1320 unit Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle (MIRV) . Dan juga Perjanjian Pengurangan Senjata-senjata Strategis (Strategic Arms Reduction Treaty/START) pada tahun 1982 yang berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Walaupun sudah banyak dilakukan perjanjian-perjanjian pembatasan dan/atau pengurangan senjata nuklir, namun berdasarkan data pada tahun 1983 ternyata Uni Soviet memiliki keunggulan yang cukup besar dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Periode 1985-1991 Pada Maret 1985, Mikhail Gorbachev mulai memimpin Uni Soviet. Perubahan secara besar-besaran mulai tampak pada masa ini. Gorbachev berbeda dengan penguasa-penguasa Uni Soviet sebelumnya, pada tahun 1987 ia berkunjung ke AS untuk mendekatkan keduanya kedalam sebuah forum dialog. Bahkan pada tahun 1988, Persetujuan Genewa dicapai dan pada 15 Februari 1989 seluruh tentara Uni Soviet telah mundur dari Afghanistan. Komitmen Gorbachev semakin terlihat saat Uni Soviet tidak menghanyutkan diri dan mengambil sikap lebih netral dalam Perang Teluk tahun 1990-1991. Bahkan bantuan untuk Kuba yang telah diberikan selama 30 tahun pun dihentikan pada tahun 1991 oleh Gorbachev. Namun kebebasan dan keterbukaan yang dicanangkan oleh Gorbachev menimbulkan reaksi keras dari tokoh-tokoh komunis dalam negeri. Puncaknya terjadi pada Kudeta 19 Agustus 1991 yang didalangi oleh Marsekal Dimitri Yazow (Menteri Pertahanan), Jenderal Vladamir Kruchkov (Kepala KGB), dan Boris Pugo (Menteri Dalam Negeri). Namun ternyata kudeta itu gagal karena mendapat perlawanan dan penolakan dari rakyat Uni Soviet dibawah pimpinan Boris Yeltsin dan Unit Militer Uni Soviet. Sebagai akibat dari kudeta itu; Latvia, Lithuania, Estonia, Georgia, Maldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Latvia, Listhuania dan Estonia sendiri berhasil memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada tanggal 6 September 1991. Akhirnya, Gorbachev mengakui bahwa sistem komunis telah gagal di Uni Soviet. Pada akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun itupun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara yang sekarang termasuk dalam persemakmuran Uni Soviet (Commonwealth of Independent State/CIS). Bubarnya Uni Soviet ini menandai berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak AS.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Dunia

INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL
KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh:  Muhammad Natsir
Program :
1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Hasil:
Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)
Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.
Dipimpin Oleh:  Sukiman Wiryosanjoyo
Program:
1.    Menjamin keamanan dan ketentraman
2.    Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3.    Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4.    Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Hasil:
Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.
Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.
Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo
Program:
Program dalam negeri: Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
Program luar neger: Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.
Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.
Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.
Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.
Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
Program:
Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
Penyelesaian Pertikaian politik
Hasil:
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955–3 Maret 1956)
Dipimpin Oleh: Burhanuddin Harahap
Program:
Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Hasil:
Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
Program:
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahunyang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu program pokoknya adalah,
Pembatalan KMB,
Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
Melaksanakan keputusan KAA.
Hasil:
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.
Dipimpin Oleh: Ir. Juanda
Program:
Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagaiKabinet Karya, programnya yaitu :
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.
Hasil:
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melaluiDeklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala/ Masalah yang dihadapi:
Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut:
Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :
1.      Mengurangi jumlah uang yang beredar
2.      Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah:  Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950
Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2.Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :
Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
3.  Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.
Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
4.Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah
Untuk memajukan pengusaha pribumi.
Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.
Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,
Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional
Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.
Dampaknya :
Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
6.  Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
7.Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap sajarencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :
Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

PERJUANGAN DIPLOMASI

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.

1. Diplomasi Beras Tahun 1946

Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.

2. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.

  1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
  2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

3. Agresi Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:

  1. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
  2. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby;
  3. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.

Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.

4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:

  1. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
  2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
  3. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
  4. RI merupakan bagian dari RIS
  5. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasikonsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.

Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:

  1. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
  2. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949
  3. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia
  4. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:

  1. penghentian operasi militer dan gerilya
  2. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda
  3. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

7. Perundingan Roem – Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

  1. menghentikan perang gerilya
  2. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
  3. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

  1. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta
  2. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
  3. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
  4. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS
  5. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

  1. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan
  2. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta
  3. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.

Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:

  1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional
  2. TNI menjadi inti APRIS
  3.  negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.

  1. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
  2. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
  3. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
  4. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.

  1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
  3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
  4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
  5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan Beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
  6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.

  1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
  2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
  3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
  4. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

PERJUANGAN FISIK

USAHA PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA MELALUI PERJUANGAN FISIK

Penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI merupakan komando bawahan dari SEAC. Tugas AFNEI di Indonesia adalah:

  1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang
  2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu
  3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya
  4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order)
  5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.

Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Datangnya pasukan Sekutu yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di daerah-daerah. 

1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Surabaya merupakan kota pahlawan. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Peristiwa di Surabaya merupakan rangkaian kejadian yang diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Pertempuran itu menewaskan Brigjen Mallaby. Akibat meninggalnya Brigjen Mallaby, Inggris memberi ultimatum, isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu. Secara resmi rakyat Surabaya, yang diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris. Akibatnya pada tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjatasenjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara.

Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama tiga minggu. Akibat pertempuran tersebut 6.000 rakyat Surabaya gugur. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.

2. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.

3. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.

4. Bandung Lautan Api

Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya Sekutu pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ultimatum Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama isinya kota Bandung bagian Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh para pejuang. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang. Selanjutnya tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali. Isinya hampir sama dengan ultimatum yang pertama. Menghadapi ultimatum tersebut para pejuang kebingungan karena mendapat dua perintah yang berbeda. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta. Pada tanggal 23-24 Maret 1946 para pejuang meninggalkan Bandung. Namun, sebelumnya mereka menyerang Sekutu dan membumihanguskan kota Bandung. Tujuannya agar Sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana yang vital. Peristiwa ini dikenal dengan Bandung Lautan Api. Sementara itu para pejuang dan rakyat Bandung mengungsi ke luar kota. 

5. Puputan Margarana 20 November 1946

Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung
Wanara. Pada tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga.

Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end). Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut. Jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.

6. Serangan Umum 1 Maret 1949

Dalam agresi militer II, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibukota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda
tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Sebelumnya, Letkol Soeharto mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam serangan ini, TNI memakai sistem wehrkreise. 

Untuk memudahkan penyerangan, maka dibentuk beberapa sektor yaitu:

  1. sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual
  2. sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono
  3. sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno
  4. sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.

Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan.

Meskipun demikian, serangan umum telah mencapai tujuannya. Berikut ini tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949.

a. Ke dalam

1. Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.

2. Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.

b. Ke luar

  1. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.
  2. Mematahkan moral pasukan Belanda. Untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia