Monthly Archives: Januari 2012

Pembangunan Nasional

PENGERTIAN
Pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya.
TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN tahun 1993-1998 menjelaskan tentang hakekat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional.
Pada intinya pembangunan adalah usaha terarah untuk mengubah situasi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasarannya kesejahteraan lahir batin, kebutuhan dasar terpenuhi untuk perkembangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat umumnya.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas tujuan nasional negara Indonesia, yaitu:
a.melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b.memajukan kesejahteraan umum
c.mencerdaskan kehidupan bangsa
d.serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialSehubungan dengan hal itu, untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara yang didukung seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional.
Agar usaha mewujudkan tujuan nasional terarah, maka rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya dalam lembaga tertinggi negara, yaitu MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan tahun 1999-2004) yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang berkesinambungan.
LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia berdasarkan:
a.Landasan Idiil                                : Pancasila
b.Landasan Strukturil                    : UUD 1945
c.Landasan Operasional/gerak  : GBHN
d.Landasan Konstitusional          : Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Untuk mencapai tujuan/ visi pembangunan nasional diperlukan pedoman atau dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dinamakan asas pembangunan.
Adapun asas pembangunan nasional menurut GBHN 1999 meliputi:
1.Asas swadaya masyarakat
2.Asas kekeluargaan dan gotong royong
3.Asas manfaat
4.Asas adil dan merata
5.Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.Asas Hukum
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai tujuan nasional yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Menurut GBHN tahun 1999-2004 tujuan pembangunan nasional “Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan.”
Untuk mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengandung makna dan hakikat sebagai berikut.
a.Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dangan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
b.Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Hasil pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.
c.Pembangunan nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan bangsa, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Semuanya itu harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional.
d.Pembangunan merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, mengembangkan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
e.Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, terpenuhinya rasa aman, tenteram, keadilan, serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.
f.Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, dan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya.
g.Pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai  pelaku utama pembangunan dan pemerintah mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
h.Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Misi pembangunan nasional menurut GBHN 1999 adalah sebagai berikut:
1.Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2.Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
4.Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
5.Perwujudan system hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6.Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7.Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
8.Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara keatuan Republik Indonesia.
9.Perwujudan kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh meningkatnya kualitas kehidupan  yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
10.Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11.Perwujudan system dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12.  Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Iklan

2 Komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

Revolusi Hijau (Revolusi Agraria)

Pengertian Revolusi Hijau
Revolusi hijau atau revolusi agraria yaitu suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Definisi lain menyebutkan revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul.
Latar Belakang Munculnya Revolusi hijau
Adapun latar belakang munculnya revolusi hijau adalah sebagai berikut:
a.Hancurnya lahan pertanian akibat PD I dan PD II.
b.Pertambahan penduduk meningkat sehingga kebutuhan pangan juga meningkat.
c.Adanya lahan tidur.
d.Upaya peningkatan produksi pangan.
Gagasan tentang revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) yang berpendapat bahwa “Kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang dihadapi manusia yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pertanian. Pertumbuhan penduduk sangat cepat dihitung dengan deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dst.) sedangkan peningkatan produksi pertanian dihitung dengan deret hitung (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dst.)”. Pengaruh tulisan Robert Malthus tersebut, yaitu:
a.gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara pengontrolan jumlah kelahiran.
b.gerakan usaha mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian.
Perkembangan Revolusi Hijau
Revolusi hijau dimulai sejak berakhirnya PD I yang berakibat hancurnya lahan pertanian. Penelitian disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. IMWIC (International Maize and Wheat Improvement Centre) merupakan pusat penelitian di Meksiko. Sedangkan di Filipina, IRRI (International Rice Research Institute) berhasil mengembangkan bibit padi baru yang produktif yang disebut padi ajaib atau padi IR-8. Pada tahun 1970 dibentuk CGIAR (Consultative Group for International Agriculture Research) yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada berbagai pusat penelitian international. Pada tahun 1970 juga, Norman Borlang Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia 133 mendapatkan hadiah nobel karena gagasannya mencetuskan revolusi hijau dengan mencari jenis tanaman biji-bijian yang bentuknya cocok untuk mengubah energi surya menjadi karbohidrat pada tanah yang diolah menjadi subur dengan tanaman yang tahan terhadap hama penyakit.
Upaya meningkatkan produktivitas pertanian antara lain dengan cara sebagai berikut.
a.Pembukaan areal pertanian dengan pengolahan tanah.
b.Mekanisme pertanian dengan penggunaan alat-alat pertanian modern seperti bajak dan mesin penggiling.
c.Penggunaan pupuk-pupuk baru.
d.Penggunaan metode yang tepat untuk memberantas hama, misalnya dengan alat penyemprot hama, penggunaan pestisida, herbisida, dan fungisida.
Perkembangan Revolusi Hijau juga berpengaruh terhadap Indonesia. Upaya peningkatan produktivitas pertanian Indonesia dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a.Intensifikasi Pertanian Intensifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan formula pancausaha tani (pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama).
b.Ekstensifikasi Pertanian Ekstensifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan memperluas lahan pertanian, biasanya di luar Pulau Jawa.
c.Diversifikasi Pertanian Diversifikasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman tanaman, misal dengan sistem tumpang sari (di antara lahan sawah ditanami kacang panjang, jagung, dan sebagainya).
d.Rehabilitasi pertanian Rehabilitasi pertanian yaitu upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara pemulihan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis.
Faktor-faktor penyebab timbulnya lahan kritis adalah sebagai berikut.
1)Penanaman yang terus menerus.
2)Penggunaan pupuk kimia (pestisida, herbisida).
3)Erosi karena penebangan liar.
4)Irigasi yang tidak teratur.
Upaya untuk memperbaiki lahan pertanian antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
1)Reboisasi untuk kawasan hutan/nonhutan.
2)Melakukan tebang pilih.
3)Pembibitan kembali.
4)Penanaman sejuta pohon.
5)Penanaman tanah lembah/pegunungan dengan terasering/sengkedan.
6)Seleksi tanaman (tanaman pelindung/tua).
Keuntungan Revolusi Hijau
Adapun keuntungan dari adanya Revolusi Hijau, adalah berikut ini.
1.Meningkatnya produksi pertanian yang berarti dapat mengatasi pangan.
2.Ditemukannya berbagai jenis tanaman dan biji-bijian/varietas unggul.
3.Pendapatan petani meningkat yang berarti meningkatnya kesejahteraan petani.
Tahun 1988, Indonesia mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil dalam swasembada pangan.
Kelemahan Revolusi Hijau
Sedangkan kelemahan dari Revolusi Hijau adalah berikut ini:
1.Menghabiskan dana yang besar untuk biaya penelitian.
2.Menurunnya daya produksi tanah karena ditanami terus menerus.
3.Polusi tanah dan air akibat penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan.
4.Dengan mekanisasi pertanian mengakibatkan tenaga manusia digantikan mesin.

1 Komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

Upacara Pengorbanan Manusia Bangsa Aztec

Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar berperang, bagi mereka perang merupakan bagian dari budaya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan. Bangsa Aztec menyembah banyak dewa atau politheisme. Mereka menyembah dewa matahari yaitu Huitzilochti. Mereka mempercayai bahwa matahari adalah sumber kehidupan dan harus terus dipelihara, agar terus beredar pada orbitnya dan berputar terbit dan tenggelam. Untuk itu diperlukan pelumas yang murni yaitu darah manusia. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Upacara pengorbanan dilakukan diatas altar dipuncak piramid dengan cara mengambil jantung korban untuk pendeta. Upacara pengorbanan manusia juga dilakukan secara masal dengan cara membunuh banyak orang.
Ada tiga hipotesis yang dilakukan oleh para Antropolog mengenai alasan pengorbanan manusia disamping alasan untuk pengorbanan dewa, yaitu :
1. Pengorbanan dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk, terutama sejak jumlah tawanan perang meningkat dengan pesat dibandingkan dengan jumlah kelahiran.
2. Untuk memberikan kepada rakyat mayat-mayat yang dikorbankan sebagai sumber protein dan vitamin. Hipotesis ini snagat lemah, karena bangsa Aztec menghasilkan jagung, kacang, serta memlihara anjing, ayam dan kalkun.
3. Pendapat yang lebih rasional adalah untuk menakut-nakuti para pembangkang dan pemberontak, agar mereka tidak melakukan perlawanan terhadap penguasa raja. Para tawanan perang banyak dijadikan korban dan jumlah besar untuk dewa matahari, orang-orang yang berslah juga yang bersalah juga jadi sasaran untuk jadi korban seperti jenderal yang salah dalam memimpin perang, para koruptor, hakim yang keliru membuat keputusan, serta pejabat negara yang berbuat salah, termasuk orang yang memasuki daerah terlarang istana raja.
Dalam buku Negara dan Bangsa (1990:208), disebutkan bahwa Huzlopochtli, khususnya, demikian rakus sehingga pada upacara istimewa ribuan manusia dikorbankan sebagai sesaji untuknya dalam waktu satu hari saja. Monte Zuma II pernah mengorbankan 5100 orang korban dalam satu upacara peringatan tahtanya. Pada waktu Ahuitzolt yang berkuasa pada abad ke-15, paling tidak 20.000 jiwa manusia dijadikan korban dalam upacara. Calon korban digiring ke puncak piramid tempat pendeta saling berebut bagian mereka masing-masing dan memotong jantung si korban dengan pisau batu gelas, lalu memprsembahkannya hangat-hangat dan masih berlumur darah ke batu altar sang dewa. Untuk sesaji yang sedemikian massalnya itu, bangsa Aztec tidak dapat mengandalkan sukarelawan dan oleh sebab itu mereka sering mengirim rombongan pejuang ke wilayah sekutunya untuk menangkapi calon-calon korban.
Pada puncak kejayaan kekuasaan Aztec, Tenochittlan merupakan pusat upacara berdarah yang semakin menjadi-menjadi. Berbagai jamuan sakramental dan ritus-ritus lainnya, menciptakan suatu kehidupan yang dibayang-bayangi oleh lambang kematian. Bagi bangsa Aztec, darah manusia merupakan bagian upacara untuk mencegah kehancuran dunia, yang menurut mereka ditandai oleh lenyapnya matahari. Upacara kurban bagi bangsa Aztec bukanlah hal yang mengerikan, begitu pula bagi calon korban. Menurut kepercayaan mereka, kematian ditangan para pendeta merupakan suatu kehormatan. Korban itu dipersembahkan kepada dewa-dewa dengan cara membelah dada dan mengambil hatinya, agar tidak marah dan lapar dan mendatangkan bencana alam. Kepercayaan ini mempengaruhi pendangan orang Aztec. Sejak masa kanak-kanak mereka telah dilatih untuk siap dijadikan kurban ritual bila mereka tertewan dalam peperangan. Mati sebagai kurban upacara bagi mereka berarti ikut menyumbangkan hati dan darah untuk dipersembahkan kepada dewa matahari, dan dengan demikian ikut memperkuat matahari dalam peperangan sehari-hari melawan gelap (malam) sehingga mereka menjadi bagian penting dari matahari.
Bangsa Aztec memiliki seni bangun atau arsitektur yang amat tinggi. Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenocl (Mexico City) mereka menyaksikan kemajuan bangsa ini. Di sini terdapat bangunan-bangunan seperti aquadec atau bangunan lain, tempat jalan raya menuju kota, jalan-jalan lebar, serta kanal yang melewati kota serta jembatan diatasnya. Bangunan-bangunan tersebut menggunakan teknologi tinggi menurut jamannya. Di pusat kota dibangun kuil-kuil besar sebagai persembahan kepada dewa matahari. Tinggi bangunan tersebut 30 meter, terdiri atas tiga tingkat, yang masing-masing tingkat memiliki 120 anak tangga. Di bangunnya jalan-jalan dan kanal-kanal yang lebar adalah untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang dagangan. Dalam kegitan perdagangan tersebut mereka memperjualbelikan bebek, ayam, kalkun, kelinci, dan rusa.
Arsitektur bangsa Aztec tergolong sederhana, lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Di pegunungan, rumah orang Aztec terbuat dari batu bata yang dijemur, mirip batako yang kita kenal di Indonesia. Di dataran rendah, rumah mereka berdinding ranting-ranting atau batang padi yang diplester dengan tanah liat dan beratapkan alang-alang. Sebagi tambahan pada tempat tinggal utama, umumnya mereka mempunyai bangunan lain seperti tempat penyimpanan dan tempat seluruh keluarga mandi uap. Orang Aztec yang kaya memiliki rumah dari batako atau batu yang dibangun mengelilingi suatu Patio, yaitu ruang luas yang terbuka di tengah rumah.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Dunia

Asal Usul Bangsa Indian

Amerika adalah benua yang terletak di antara dua samudera, yaitu samudera Pasifik di sebelah barat dan samudera Atlantik di sebelah timur. Benua Amerika, sebelum kedatangan bangsa Barat, telah dihuni oleh suku-suku Indian yang diperkirakan berasal dari Asia. Ada banyak versi tentang asal usul bangsa Indian di Amerika, misalnya:
a. Muhammad Yamin dalam bukunya “Sejarah Amerika” mengatakan bahwa bangsa Indian berasal dari Asia, masuk ke Amerika dalam 3 gelombang pada zaman neolithikum. Gelombang pertama adalah perpindahan orang Mongol dari Asia Timur Laut menuju Amerika Utara dengan melalu Selat Bering, kurang lebih 13.000 tahun yang lalu. Gelombang kedua yaitu bangsa Austronesia dari barat ke timur melalui lautan Pasifik dan sampai di Amerika Selatan. Gelombang ketiga perpindahan pelaut Austronesia menurut arus laut yang bergerak dari New Zealand dan Asia Timur bergerak menuju Amerika Selatan. Perpaduan antara bangsa Mongol dan Austronesia melahirkan bangsa Indian di Amerika.
b. Menurut versi lain, kurang lebih 20.000 sampai 50.000 tahun yang lalu bangsa Amurian dari Siberia di Rusia menyebrang melalui selat Bering ke benua Amerika.kemudian disusul oleh bangsa Mongol awal abad ke-1 masehi, dari percampuran kedua bangsa tersebut, lahirlah bengsa Indian Amerika (Amerind) yang menyebar diseluruh benua Amerika dari utara ke selatan, mereka hidup dari berburu, menagkap ikan, mengumpulkan makanan dan buah-buahan liar.
Bangsa Indian yang berkembang di Amerika terdiri dari berbagai suku bangsa. Diantara suku-suku bangsa Indian itu, ada yang mengenal peradaban dan kebudayaan tinggi, seperti Suku Maya dan Aztek di Meksiko dan suku Inca di Peru.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Dunia

Lahirnya Orde Baru

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.
Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23 Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut, gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur. Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr. Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggi TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.
1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah strategis berikut.
1. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.
2. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam G 30 S/PKI.
3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.
Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru
Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran PKI, dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal), sebab pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKI atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:
1. memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,
2. melaksanakan Pemilu,
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut.
1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan cendekiawan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) dalam setiap pemilu.
3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No II/MPR/1978.
Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.
Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan fusi partai-partai politik. Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.
1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upayaupaya pembaruan dalam politik luar negeri.
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN
Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

Supersemar

Suasana negara saat itu benar-benar memburuk. Negara yang masih muda ini serasa berasa di titik paling bawah dari keterpurukannya. Perekonomian anjlok, harga bahan pangan menjulang, bahan pangan susah didapat dimana-mana, kerusuhan pecah di seluruh wilayah negeri ini. Beberapa elemen masyarakat melakukan aksi yang berbuntut dengan dicetuskannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah:
1. Bubarkan PKI
2. Turunkan Harga
3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
Aksi beberapa elemen masyarakat ini di awali dengan aksi yang digelar oleh mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Gerakan mahasiswa ini juga diikuti oleh elemen masyarakat lain seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan lain-lain.Aksi-aksi inilah yang kemudian memicu pecahnya revolusi di negara ini. Semakin lama situasi negara semakin memburuk.
Situasi ini akhirnya yang memaksa tiga orang Jendral yaitu Letjen (yang baru naik pangkatnya) Soeharto, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen M Yusuf untuk menemui presiden dan memaksa presiden agar segera memenuhi tuntutan rakyat. Tritura harus dipenuhi jika presiden ingin mengembalikan situasi negara ke arah yang kondusif.
Soekarno menolak memenuhi tuntutan rakyat. Soekarno tahu bahwa ini semua hanya kerjaan Soeharto yang memfitnah PKI sebagai pemberontak. Soekarno tahu betul, tidak mungkin PKI berkeinginan untuk menggulingkannya namun Soekarno tidak memiliki bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Soekarno tahu bahwa aksi yang dilakukan oleh PKI dengan nama G 30 S PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya Dewan Jendral.
Setelah gagal untuk memaksa presiden memenuhi tuntutan rakyat, ketiga jendral tersebut berinisiatif membuat sebuah surat perintah atas nama presiden. Isi surat perintah yang diberi nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar yang telah rampung dibuat diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani, namun Soekarno menolak untuk menandatanganinya. Soekarno tidak mau membubarkan PKI namun juga tidak mempunyai alasan yang kuat atas kehendaknya tidak ingin membubarkan PKI. Sementara rakyat telah didoktrin oleh Soeharto bahwa PKI telah melakukan pengkhiatan terhadap negara dan ingin menguasai negara ini dan menjadikannya negara berfaham Komunis.
Setelah PKI dibubarkan, dengan wewenang palsunya Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah Partai terlarang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 ditolak oleh MPRS. Semua dipicu dari lambatnya Soekarno membubarkan PKI dan menjawab Tritura. Setelah itu dipilihlah seorang penjabat presiden hingga masa kepemimpinan Soekarno berakhir. Pada saat itu memang tak ada pilihan lain, Soeharto menjadi satu-satunya orang yang paling pantas memegang jabatan itu. Soekarno (mungkin dengan berat hati) menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Sejak saat itu Soeharto resmi memegang jabatan sebagai Presiden RI melaui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968 dan berkuasa selama 32 tahun hingga akhirnya digulingkan juga dengan cara yang sama seperti ia berusaha menggulingkan Soekarno pada tahun 1968.
Soeharto ketika diambil sumpahnya pada pelantikan dirinya sebagai presiden kedua RI.

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia

PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun , sampai peristiwa pengakuan kedaulata dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat masih dikuasai Belanda. Oleh karena itu pula diperjuangkan pembebasannya.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat jika diklasifikasikan ada dua strategi, yaitu secara diplomasi dan perjuangan bersenjata.
A. Perjuangan Diplomasi :
1. Upaya Perundingan dengan Belanda
Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upacara pengakuan kedaulatan, wilayah Irian barat tidak termasuk sebagai daerah RIS.
Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda.
Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memiliki program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Setiap kabinet mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan itu misalnya pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap. Bahkan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Luns di Den Haag. Akan tetapiperundingan-perundingan itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.
2. Upaya Diplomasi melalui PBB
Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.
3. Pembentukan Pemerintahan Sementara
Perjuangan pembebasan Irian Barat juga ditempuh melalui politik dalam negeri. Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 11, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukan pemerintahan sementara dalam hal ini adalah pernyataan pembentukan Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.
Propinsi Irian Barat yang terbentuk itu meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda ditambah daerah Tidore, Oba, Patani dan Wasile di Maluku Utara. Pusat pemerintahan Propinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore Maluku. Sebagai Gubernurnya Sultan Zaenal Abidin Syah ( Sultan Tidore ). Pelantikannya dilangsungkan tanggal 23 September 1956.
Akibat dari pembentukan pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat, antara lain Belanda makin terdesak secara politis. Selain itu Belanda menyadari bahwa Irian barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.
4. Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan
Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi.
Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
Setelah itu terjadilah serentetatn pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan tersebut semula dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia, antara lain :
a. Perbankan seperti Nederlance Handel Maat schappij (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara)
b. Perkapalan
c. Perusahaan Listrik Philips
d. Beberapa perusahaan perkebunan
Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasas Irian Barat
B. Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata
Secara politik Irian Barat belum berhasil,untuk itu Indonesia mencari alternatif lain, yakni perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Apa saja yang dimaksud dengan perjuangan bersenjata itu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menelaah uraian berikut ini.
1. Perjuangan Melalui Trikora
Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukan hasil yang nyata. Belanda makin bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlans-Nieuw Gunea.Menghadapai kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh belum berhasil maka Indonesia maningkatkan konfrontasi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan belanda.
Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.Untuk menghadapi komfrontasi, pemerintahan melakukan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dengan Uni soviet. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dengan negara-negara lain.
Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua.
b. Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.
c. memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.
Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat secara militer tampaknya tidak mungkin dihindarkan.
Tanggal 19 Desember 1961 melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno Mencanangkan TRIKORA (Tri Komanda Rakayat),dan berikut isi TRIKORA :
1.Gagalkan pembentukan Negara papua
2.Kibarkan Sang merah putih di Irian Barat.
3.Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air.
2.Operasi Militer dibawah Komando Mandala
Sebagai tindak lanjut program TRIKORA,Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto.Pusat dari komanda mandala berada di Ujungpandanguntuk melaksanan Trikora.
Untuk melaksanakan tugas itu,Komando Mandala melakuakan langkah-langkah berikut:
a. merencanakan,mempersiapkan dan melaksanakn operasi militer
b. mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat
Dalam rangka mempersiapkan operasi militer. Komando Mandala telah tahapan perjuangan.Pada bulan Maret sampai Agustus 1962 telah dimulai pendaratan pasukan ABRI dan sukarelawan dari laut & udara,dengan mendaratkan pasukan ditempatnya,misalnya:
a. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana
b. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan
c. Operasi Naga di Merauke
d. Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke
Pada tahapan persiapan dan infiltrasi telah terjadi insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962.Pada waktu itu kapal RI motor terpedo boat Macan Tutul yang sedang patroli diserang oleh Belanda.Terjadilah pertempuran akan tetapi kapal RI Macan Tutul terbakar dan tenggelam.Dalam insiden ini meniggalah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno
Gerakan infiltrasi terus dilakukan.Pasukan mulai mendarat dan menguasai beberapa daerah di Irian Barat. Berikut para sukarelawan dan sukarelawati. Bendera merah putih mulai dipancangkan di berbagai daerah.
3. Rencana Bunker
Melihat pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika serikat mulai menekan Belanda agar mau beruding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulka pokok-pokok penyalsaia masalah Irian Barat secara damai. Poko-poko usulan Bunker itu,antara lain berisi sebagai berikut.
a. Belanda akan menyarahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yAkni UNTEA(United Nations Temporary Executive Authority)
b. Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menetukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.
pokok tersebt dikenal dengan Rencana Bunker.Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York
Adapun isi Perjanjian New York, antara lain:
a. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-selambatnya 1 Oktober 1962.Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB
b. Pasukan Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan dibawah kekuasaan UNTEA
c. Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.
d. Bendera Indonesia malai berkibar di Irian Barat disamping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962
e. Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963
4. Akhir Konfrotasi Irian Barat Dan Papua
Setelah perundingan di New York,datanglah pemerintah untuk tembak-menembak antara kedua pihak.Dengan demikian Operasi Jayawijwya batal dilancarkan.
Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian baratkepada UNTEA. Pada tanggal 1 mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan damikian, Berakhiralah kekuasaan Belanda di Indonesia.Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia
Simpulan Materi
Perjuangan pembebasan Irian Barat berlangsung cukup lama yakni sejak KMB (1948) sampai dengan penentuan pendapat rakayat (Pepera1962).
Perjuangan secara politik dilakukan melalui perundingan secara langsung dengan Belanda, diplomasi lewat PBB, gerakan pemogokan, dan nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia.
Konfrontasi secara militer, dicetuskan melalui rapat umum di Yogyakarta. dalam rapat umum tsb presiden Sukarno menggelorakan Trikora (Tri Komando Rakyat).
Pelaksanaan operasi militer dipimpin oleh Komando Mandala.
Titik terang perjuangan pembebasan Irian Barat itu setelah ada Rencana Bunker dan perjanjian New York Pada tanggal 15 Agustus 1962.
Perjuangan pembebasan Irian Barat ditandai dengan adanya UNTEA dan pelaksanaan pepera

Tinggalkan komentar

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Indonesia