Category Archives: Sejarah Bengkulu

Asal Mula Upacara Tabot di Bengkulu

Sejarah Singkat Pemerintahan Bengkulu

Sejarah Pemerintahan
Berdasarkan sejarahnya, daerah Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (dari tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945.
Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang dan pada masa Revolusi fisik, daerah-daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukkan kedalam Keresidenan Palembang dan Lampung. Perkembangan administrasi di bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut,
1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Tahun 1968- … , daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Gubernur
Provinsi Bengkulu terbentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968. Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang otonom dapat dibagi menjadi tujuh periode. Periode I, sebelum tahun 1685, di bawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten. Periode II, tahun 1685-1824, di bawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. Periode III, tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. Periode IV, tahun 1942-1945, di bawah kekuasaan Jepang. Periode V, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera. Periode VI, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Periode VII, melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.
Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi lagi ke dalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.
Gubernur/Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan yang pernah memimpin propinsi Bengkulu :
1. Ali Amin (1968 – 1974)
2. Abdul Chalik (1974 – 1979)
3. Suprapto (1979 – 1989)
4. H.A Razie Yahya (1989 – 1994)
5. Adjis Achmad (1994 – 1999)
6. A. Djalal Bachtiar (1999)
7. Hasan Zen (1999 – 2004)
8. Seman Widjojo (2004 – 2005)
9. Agusrin M Najamuddin (29 Nopember 2005 – 2011)
10. H. Junaidi Hamsyah (2012 – 2015)
Sumber : http://go.bengkuluprov.go.id

Meninggalkan komentar

Filed under Sejarah Bengkulu

Situs Megalit Serunting Sakti: Semidang Alas, Seluma

Penelitian Prasejarah di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih minim dilakukan namun, namun semenjak tahun 1993 situs-situs di wilayah ini mulai diteliti oleh tim gabungan Puslit Arkenas maupun dari Balai Arkeologi Palembang. Dari penelitian tersebut telah dikumpulkan data yang bervariasi, baik dari masa Paleolitik sampai masa Paleometalik, dan dari penelitian yang terakhir didapatkan gambaran tentang sistem penguburan dengan tempayan berserta temuan bekal kubur berupa belincung persegi dan beliung persegi yang berasal dari situs Padang Sepan, Kecamatan Air Besi (Kristantina, Indriastuti, 2002). Baca lebih lanjut

Comments Off on Situs Megalit Serunting Sakti: Semidang Alas, Seluma

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Bengkulu, Sejarah Indonesia

Aksara Kaganga

Aksara Kaganga merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatra bagian selatan. Aksara-aksara yang termasuk kelompok ini adalah antara lain aksara Rejang, Lampung, Rencong dan lain-lain.
Nama kaganga ini merujuk pada ketiga aksara pertama dan mengingatkan kita kepada urutan aksara di India.
Istilah kaganga diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan (1926-1975), seorang antropolog dari University of Hull (Inggris) dalam bukunya yang berjudul Folk literature of South Sumatra: Redjang Ka-Ga-Nga texts. Canberra, The Australian National University 1964. Istilah asli yang digunakan oleh masyarakat di Sumatra sebelah selatan adalah Surat Ulu. Baca lebih lanjut

Comments Off on Aksara Kaganga

Filed under Materi Sejarah SMA, Sejarah Bengkulu, Sejarah Indonesia

Orang Serawai (Orang Selatan)

Orang Serawai adalah kelompok Melayu yang tinggal sebagian besar di Bengkulu Selatan dan Seluma. Mereka tinggal di Seluma, Pino, Talo dan Manna. Orang Serawai juga hidup di kota Bengkulu dan kota-kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Biasanya, Serawai menyebut diri Orang Selatan (Orang-orang dari Selatan), meskipun ada orang-orang Kaur dan Besemah di bagian selatan provinsi juga. Orang Serawai memiliki bahasa mereka sendiri, yang terdiri dari dialek Talo dan Manna.
Orang Serawai pedesaan tinggal di rumah-rumah kayu berbentuk panggung yang memiliki atap jerami yang terbuat dari daun. Ruang bawah rumah digunakan untuk penyimpanan atau untuk menjaga ternak. Desa umumnya kelompok, dengan rumah terletak di sepanjang pinggir jalan atau tepi sungai. Pada bagian atas dari depan rumah, sering ada gambar berbentuk matahari melambangkan cahaya Allah. Secara tradisional, rumah seseorang Serawai mungkin tidak tepat di seberang dari rumah saudara. Leluhur garis ditarik dari kedua belah pihak keluarga. Menentukan di mana pasangan hidup setelah pernikahan tergantung pada perjanjian formal (Kulo) antara pasangan dan keluarga mereka. Mayoritas Serawai membuat hidup sebagai petani padi. Untuk mengairi sawah mereka, mereka bergantung pada hujan atau sungai terdekat. Orang Serawai juga dikenal sebagai petani kopi. Mereka sering pergi ke daerah lain untuk memulai perkebunan kopi atau menjadi pekerja di sebuah perkebunan kopi. Tanaman lain meliputi cengkeh, lada, gula merah, kelapa, karet rotan, buah-buahan dan sayuran. Para petani Serawai juga membutuhkan sistem irigasi yang lebih baik sehingga mereka tidak sepenuhnya tergantung pada hujan.
Baru-baru ini, Orang Serawai banyak bermigrasi ke Bengkulu Utara untuk mencari bidang yang lebih luas dengan irigasi yang lebih baik. Ketika tanaman gagal, mereka mencoba pertanian di daerah berbeda provinsi. Desa-desa Serawai yang fokus pada budidaya ikan baru saja mengalami pertumbuhan yang cepat. Banyak orang Serawai juga bekerja sebagai pedagang, PNS, guru, anggota militer, pekerja konstruksi dan buruh harian. Daerah Serawai tidak terlalu makmur, pada kenyataannya hidup mereka dapat dianggap ekonomis sulit atau tertekan. Meskipun demikian, daerah ini dianggap sangat aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah.
Sebagian besar orang Serawai adalah Muslim, namun mereka sehari-hari hidup dipengaruhi oleh keyakinan yang lebih tua. Mereka takut ma’sumai, harimau ganas yang dapat mengasumsikan bentuk manusia, pertama menarik dan kemudian membunuh korbannya. Mereka juga melakukan upacara terhubung ke pertanian. Sebelum penanaman, bibit dicuci dalam upacara mendundang. Batang padi yang baru dipanen terikat bersama-sama selama upacara nuruni. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tanaman padi yang benar dihormati, sehingga semangat tanaman padi tidak akan meninggalkan ladang mereka, sehingga mencegah gagal panen. Pada waktu-waktu tertentu, petani menawarkan kambing di kuburan nenek moyang mereka atau tempat-tempat suci. Sebuah persentase kecil dari Serawai adalah orang Kristen. Ada sekitar tiga generasi orang Kristen sehingga ada beberapa yang kakek-nenek beragama Kristen. Mereka tersebar di seluruh beberapa daerah dan telah membentuk gereja Serawai.
Orang Serawai juga telah memiliki tulisan sendiri. Tulisan itu, seperti halnya aksara kaganga, disebut oleh para ahli dengan nama huruf Rencong. Suku Serawai sendiri menamakan tulisan itu sebagai Surat Ulu. Susunan bunyi huruf pada Surat Ulu sangat mirip dengan aksara Kaganga. Oleh sebab itu, tidak aneh apabila pada masa lalu para pemimpin-pemimpin suku Rejang dan Serawai dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan bentuk-bentuk tulisan ini.

Comments Off on Orang Serawai (Orang Selatan)

Filed under Sejarah Bengkulu

Monumen Thomas Parr (1805-1807)

Monumen Thomas Parr merupakan salah satu tempat bersejarah di kota Bengkulu. Terletak berdekatan dengan Benteng Marlborough, hanya sekitar 170 m di tenggara. Obelisk berbentuk monumen dengan luas 70 meter persegi dan 13,5 meter tinggi dibangun oleh pemerintah Inggris pada tahun 1808 untuk memperingati Residen Thomas Parr yang tewas dibunuh oleh orang-orang Bengkulu.
Thomas Parr (1805-1807) adalah seorang pengusaha Inggris yang ke-49 di Bengkulu yang dikenal sangat ganas dan kejam. Dia diangkat oleh pemerintah Inggris untuk menggantikan Deputi Gubernur Walter teko (1800-1805). Selama pemerintahannya, Thomas Parr memperkenalkan sistem tanam paksa untuk membuka perkebunan kopi di Bengkulu. Tidak bisa lagi menghitung berapa banyak korban nyawa melayang selama tanam paksa.
Sampai suatu hari, membenci orang-orang Bengkulu tidak bisa lagi dibendung. Suatu malam, pada tanggal 23 Desember 1807, rakyat Bengkulu beramai-ramai menyerbu Mount Felix (Bukit Palik) tempat rumah peristirahatan Thomas Parr, tentu saja dengan maksud untuk membunuh residen. Pada malam yang naas, warga yang lalim akhirnya dibunuh oleh cara menyedihkan.
Untuk insiden itu, Pemerintah Inggris tidak ambil diam. Sebagai balas dendam, tentara Inggris bertindak keji dan membabi buta, menghancurkan dusun dan membunuh setiap penduduk di Bengkulu. Tidak hanya itu, sapi pun tak luput dari murka tentara Inggris yang kehilangan kendali.
Menurut satu sumber, Thomas Parr dimakamkan di daerah tertutup di Fort Marlborough, dengan pertimbangan, untuk menghindari perasaan penduduk lokal, dan juga dikhawatirkan akan digali dan dirusak (dikutuk) oleh penduduk setempat. Demikian juga, makam Charles Murray, sekretarisnya yang telah berusaha menyelamatkan Mr Parr, dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1808.
Bagi pemerintah kolonial Inggris, Thomas Parr namun masih dianggap sebagai pahlawan untuk pelayanan dan pengabdian. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mendirikan sebuah monumen untuk ingatannya. Monumen ini dibangun di atas tanah yang berlokasi tidak jauh dari pusat ibukota Bengkulu (sekitar 150 kaki) dari Fort Marlborough.
Monumen ini didirikan pada tanggal 7 Januari 1808, ada prasasti (memori) yang berkaitan dengan peristiwa Mount Felix. Orang-orang Inggris menyebutnya dengan nama Monumen Parr, sementara kelompok elit adat Bengkulu yang disebut Taman Raffles. Penduduk pribumi Bengkulu sendiri lebih akrab menyebutnya sebagai kuburan Barat (Kuburan Bulek).
Thomas Parr Monumen dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek fisik bangunan dan aspek historis. Dilihat dari aspek fisiknya, fitur Thomas Parr Monumen bisa dilihat dari arsitektur yang unik. Monumen ini berbentuk obelisk-dengan 8 sisi dan memiliki gaya kolom Korintus (bulat berbentuk seperti balok kayu yang menyiratkan bahwa bangunan tampak kokoh dan berwibawa). Pintu masuk di sisi depan dan kanan dan kiri, sempurna melengkung dan tidak memiliki pintu. Pada salah satu dinding di bagian dalam monumen, ada prasasti, tapi pada saat ini tidak untuk dibaca lagi karena sudah rusak. Bagian atas monumen memiliki atap berbentuk kubah.
Nilai sejarah yang melekat pada monumen ini adalah mengingatkan masyarakat Indonesia pada kontribusi rakyat Bengkulu dalam mengusir penjajahan Inggris dari Nusantara. Monumen oleh rakyat Bengkulu disebut Kuburan Bulek ini merupakan simbol perjuangan dan persatuan dalam mempertahankan hak dan kebebasan tanah leluhur mereka dari penindasan kolonial Inggris.

Comments Off on Monumen Thomas Parr (1805-1807)

Filed under Sejarah Bengkulu

Kabupaten dan Kota di Propinsi Bengkulu

Kota Bengkulu
Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 144,52 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 279.573 jiwa (sensus 2000). Kota Bengkulu terletak di tepi pantai pulau Sumatra yang menghadap ke Samudra India. Provinsi Bengkulu sendiri terletak pada pantai barat pulau Sumatra pada posisi 101° 1′ – 104° 46′ BT dan 2° 16′ sampai 5° 13′ LS, yang membujur sejajar dengan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan panjang pantai 525 km dan luas teritorial 48.075 km².
Kota ini terkenal karena pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942 pada masa Hindia-Belanda. Selain itu, di kota ini terdapat benteng peninggalan Kerajaan Inggris, Fort Marlborough, yang terletak di tepi pantai. Sekarang daerah pantai di dekat benteng ini sedang diupayakan untuk dikembangkan untuk tujuan pariwisata internasional.
Di kota ini terletak satu-satunya universitas negeri di provinsi Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu (UNIB). Selain masuk daftar 50 universitas terbaik Indonesia versi DIKTI, Universitas ini juga memiliki area yang dianggap terluas se-Asia Tenggara. Banyak mahasiswa dari berbagai wilayah provinsi tetangga yang juga menimba ilmu di sini.
Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir sering dilanda gempa tektonik yang berepisentrum di pertemuan lempeng tektonik Samudera India dan lempeng tektonik Asia.
Dari waktu ke waktu, kota Bengkulu selalu berbenah untuk menjadi lebih baik. Meskipun kurang beruntung karena letaknya yang kurang strategis, kota Bengkulu tetaplah sebuah kota yang relatif maju jika dikaitkan dengan jumlah penduduk, kondisi geografis, dan sumber daya. Jalan-jalan di kota ini relatif luas, struktur kota amat terencana, sehingga sangat mudah mengantisipasi terjadinya perkembangan di masa yang akan datang. Bandar udara (bandara) di Bengkulu adalah bandara Fatmawati Soekarno, sedangkan pelabuhannya adalah pelabuhan Pulau Baai.
Bengkulu Utara
Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 9.585,24 km² dan populasi 23.000 jiwa (setelah pemekaran kabupaten Bengkulu Tengah). Ibu kotanya ialah Arga Makmur. Wilayah Bengkulu Utara yang mencakup Pulau Enggano merupakan kabupaten paling luas di provinsi Bengkulu.
Tanah Bengkulu Utara subur dan cocok untuk perkebunan. Kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi adalah andalan kabupaten ini, selain pernah menjadi tempat pendulangan emas oleh bangsa Inggris mendulang emas dan hingga kini masih didulang secara tradisional. Komoditas kayu gelondongan dan rotan juga dihasilkan di sini.
Pribumi daerah kabupaten Bengkulu Utara adalah suku Rejang. Suku bangsa pendatang adalah Jawa, Bali, Minang, Sunda, dan Batak. Program transmigrasi rutin diberlakukan sejak Gunung Agung di Bali meletus pada tahun 1963.
Bengkulu Utara memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya, di antaranya Tapak Balai di Palik, Batu Layang, Pantai Kota Agung, Sungai Suci, Makam Panglima Ratu Samban, Tebing Kaning, Sawah Kemumu, dan Palak Siring, yang merupakan salah satu habitat bunga Rafflesia.
Bengkulu Selatan
Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949 Nomor GB/27/1949 tentang pengangkatan Baksir sebagai Bupati Bengkulu Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Manna Kaur 1945 – 1948 dan Kabupaten Seluma Manna Kaur 1948 – 1949). Pada perkembangan selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 14 November 1956 dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara 109).
Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Rakyat tanggal 7 Juni 2005, dikuatkan oleh Perda No. 20 tanggal 31 Desember 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 13 Tanggal 2 Januari 2006 Seri C maka tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang- undang Nomor: 03 Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.
Kabupaten Bengkulu Selatan juga dikenal dengan sebutan Serawai. Asal nama Serawai dikaitkan dengan dua pendapat yaitu:
1. Serawai berasal kata sauai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.
2. Serawai berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.
Kerajaan Serawai terpisah dengan Kerajaan Bengkulu (Bangkahulu). Kerajaan ini ditemui antara daerah sungai Jenggalu sampai ke muara sungai Bengkenang namun kerajaan ini akhirnya terpecah- pecah menjadi kerajaan kecil yang disebut margo (marga). Marga dipimpin oleh seorang datuk dan membawahi beberapa desa/ dusun. Marga- marga di Kabupaten Bengkulu Selatan itu adalah Pasar Manna, VII Pucukan, Anak Lubuk Sirih, Anak Dusun Tinggi, Kedurang, Ulu Manna Ilir, Ulu Manna Ulu, Anak Gumay dan Tanjung Raya. Namun, mereka bersatu atas dasar satu kesatuan dan satu keturunan dan satu rumpun bahasa.
Bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari dua bahasa asli, yaitu bahasa Pasemah yang banyak dipakai dari muara sungai Kedurang sampai dengan perbatasan Kabupaten Kaur, sedangkan mayoritas menggunakan bahasa Serawai yang merupakan turunan dari bahasa Melayu.
Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 suku bangsa di Kabupaten Bengkulu Selatan
adalah:

  1. Serawai: 76,87 persen.
  2. Pasemah: 13,39 persen.
  3. Jawa: 2,89 persen.
  4. Minangkabau: 2,21 persen.
  5. Melayu: 1,06 persen.
  6. Sunda: 0,95 persen.
  7. Batak: 0,73 persen.
  8. Lainnya: 1,89 persen.

Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 4.109,8 km² dan populasi sekitar 250.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Curup Terletak di pegunungan Bukit Besar dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu. Penduduk asli terdiri dari suku Rejang dan suku Lembak. Suku Lembak mendiami kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, dan Sindang Kelingi.
Kecamatan di kabupaten Rejang Lebong:

  1. Kecamatan Lebong Utara
  2. Kecamatan Selupu Rejang
  3. Kecamatan Sindang Kelingi
  4. Kecamatan Sindang Dataran
  5. Kecamatan Sindang Beliti Ulu
  6. Kecamatan Sindang Beliti Ilir
  7. Kecamatan Binduriang
  8. Kecamatan Padang Ulak Tanding
  9. Kecamatan Kotapadang
  10. Kecamatan Bermani Ulu
  11. Kecamatan Bermani Ulu Raya

Mata pencarian penduduk adalah petani, pedagang, PNS, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, sebagian lagi merupakan petani pembuat gula aren.
Kabupaten Mukomuko
Wilayah Kabupaten Mukomuko meliputi lima kecamatan, yakni Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh, Mukomuko Selatan, dan Mukomuko Utara. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil palawija dan perkebunan. Tiga dari lima kecamatan mempunyai garis pantai yang bersinggungan dengan Samudra Hindia.
Ketika diadakan sensus penduduk tahun 2000, lima kecamatan tersebut masih bagian Kabupaten Bengkulu Utara, dihuni 137.994 jiwa. Dari jumlah itu 37,4 persen suku Jawa, 6,3 persen suku Sunda, 5, 4 persen Minangkabau, dan sisanya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, dan lainnya.
Pemekaran kabupaten dan kota telah menyapa hampir seluruh provinsi, tidak terkecuali provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003, provinsi ini bertambah tiga kabupaten baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun Bengkulu Selatan menjadi Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur.
Sama halnya dengan kabupaten lainnya di bengkulu, muko-muko pun tidak terlepas dari bencana Gempa bumi, dimana pada tanggal 13 September 2007 terjadi gempa bumi yang memporak porandakan sebagian sebagaian penduduk muko-muko, terutama di kecamatan Lubuk Pinang. Jangan heran kalau berada di Bengkulu, tidak terkecuali di Mukomuko, akan menemukan komunitas suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sebab, Bengkulu sejak zaman kolonial Belanda dijadikan “tanah harapan” bagi penduduk luar Bengkulu. Belanda mulai mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa sejak tahun 1930.
Pengiriman transmigran ke Bengkulu marak lagi sejak 1967. Bahkan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973 menetapkan Provinsi Bengkulu dan sembilan provinsi lainnya sebagai daerah transmigrasi di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang. Tahun 2004 Bengkulu masih mendapat tambahan transmigran. Setiap keluarga transmigran disediakan tanah dua hektar. Mayoritas transmigran dari Jawa adalah petani. Kini sentra-sentra penduduk migran itu tumbuh menjadi sentra ekonomi.
Sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten baru ini. Dari sensus yang sama diketahui penduduk yang bekerja 63.494 jiwa. Sebesar 77,8 persen atau 49.399 jiwa menggeluti pertanian. Sisanya menggantungkan hidup di sektor industri pengolahan, perdagangan, angkutan, jasa, dan sektor lainnya.
Tahun 2002, ketika masih menjadi wilayah Bengkulu Utara, Mukomuko menghasilkan 39.532 ton padi, terdiri atas 34.689 ton padi sawah dan 4.843 ton tadah hujan. Produksi padi tersebut 29 persen berasal dari Bengkulu Utara. Palawija yang dihasilkan wilayah ini merupakan 50 persen produksi Bengkulu Utara.
Produksi jagung 21.529 ton (69 persen), ubi kayu 24.608 ton (61 persen), kedelai 646 ton (64 persen), dan kacang hijau 763 ton (52 persen). Adapun ubi jalar dan kacang tanah di bawah 50 persen.
Penghasilan petani tiga tahun ke depan diramalkan meningkat bila pembangunan proyek irigasi bendungan Air Manjunto Kanan selesai sesuai rencana. Bendungan yang menaikkan air Sungai Air Manjunto ini akan melewati Desa Lalangluas, Salatiga, Lubuk Pinang, Lubuk Gedang, dan membasahi ladang-ladang tadah hujan di permukiman para transmigran yang ada di sana.
Konon, bendungan yang dananya berasal dari bantuan Jepang ini akan mampu mengairi sawah 4.919 hektar. Petani yang tadinya panen sekali setahun bisa menanam padi dua kali dan palawija sekali setahun.
Lahan kering yang tadinya hanya mengandalkan air hujan akan terjangkau saluran irigasi teknis. Bulan Oktober 2003 Japan Bank International Corporation (JBIC) menyetujui untuk mengucurkan dana Rp 112 miliar selama tiga tahun anggaran dan pelaksanaannya dimulai akhir 2004 dan perkiraan selesai pertengahan 2009 untuk pekerjaan saluran induk.
Sebagian luas bumi Mukomuko juga diusahakan untuk perkebunan. Paling tidak di sana terdapat 63.669 hektar lahan perkebunan rakyat yang ditanami kopi, lada, cengkeh, karet, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, dan kapuk. Andalan utamanya adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, kayu manis, dan lada.
Bagi penduduk Mukomuko, perkebunan ini sangat berarti karena asap dapur 30.711 rumah tangga penggarap selalu mengepulkan asap. Tahun 2002 produksi kelapa sawit 108.089 ton atau 62 persen produksi seluruh Bengkulu Utara. Disusul kelapa 3.395.800 ton (52 persen), karet 36.571 ton (32 persen), lada 79 ton (26 persen), kayu manis 936 ton (68 ton), dan kopi 1.765 ton (18 persen).
Garis pantai yang berhadapan dengan Samudra Hindia merupakan ladang kehidupan nelayan kabupaten ini. Tahun 2002 para nelayan mampu menangkap ikan 52.869 ton senilai Rp 158,6 miliar. Jumlah itu merupakan tiga perempat produksi ikan laut Bengkulu Utara.
Potensi kelautan kabupaten yang baru berumur satu tahun ini belum optimal dimanfaatkan. Tahun 2002 di Mukomuko terdapat 2.134 rumah tangga nelayan. Selama ini mereka menggunakan kapal motor, perahu motor tempel, perahu tradisional, payang, jaring pantai, dan juga pancing saat menangkap ikan. Ke depan, laut bukan saja menjadi gantungan hidup nelayan, namun menjadi andalan perekonomian wilayah ini.
Sementara itu, perikanan darat yang sekarang 173 hektar dipastikan mengalami peningkatan bila bendungan irigasi Air Manjunto terealisasi. Tahun 2002, dari kolam ikan petani dihasilkan 279 ton ikan yang bernilai sekitar Rp 2 miliar.
Para transmigran tidak hanya mengolah tanah. Mereka juga membawa kebiasaan dari tanah asal, di samping bertani juga beternak. Tenaga sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan menggarap sawah. Selebihnya binatang tersebut juga merupakan tabungan keluarga. Paling tidak hingga akhir tahun 2002 terdapat 8.295 sapi, 5.550 kerbau, dan 12.985 kambing.
Pertanian dan juga petaninya jelas sangat bergantung pada melimpah tidaknya air yang mengalir di tempat mereka tinggal. Sungai yang melewati daerah mereka bersumber dari hutan-hutan di sekitar tempat hidup mereka. Sebut saja salah satunya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan daerah penyangganya.
Rusaknya hutan di daerah penyangga di Mukomuko pasti berpengaruh pada debit air sungai yang menjadi harapan para petani. Kalau itu terjadi, pertanian yang diharapkan menjadi saka guru perekonomian bisa-bisa hanya menjadi impian kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Kabupaten Mukomuko terdiri dari 5 kecamatan yaitu:

  1. Lubuk Pinang
  2. Mukomuko Selatan
  3. Mukomuko Utara
  4. Pondok Suguh
  5. Teras Terunjam

Kabupaten Kaur
Kaur terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu. Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km² dan dihuni sedikitnya 110.428 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Warga Kaur tersebar di 119 desa dan tiga kelurahan.
Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kaur sejak tahun 2005 mulai memproduksi minyak kelapa sawit fermentasi alami yang diekspor ke luar negeri.
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong. Mayoritas penduduk kabupaten Kepahiang adalah suku Rejang Kepahiang. Rejang disebut dengan Hejang oleh suku tersebut.
Ibukota kabupaten Kepahiang adalah Kepahiang. Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa. Pada tahun 2006, jumlah penduduknya mencapai 114.889 jiwa yang terdiri dari pria (57.835 jiwa) dan wanita (57.054 jiwa), dengan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 163 per km2.
Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, kota Kepahiang dikenal sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 agustus 1945 hingga 1948, Kepahiang tetap menjadi ibukota kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Sebab, mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan, yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI), semuanya berpusat di Kepahiang.
Di penghujung tahun 1948, merupakan masa yang tak mungkin bisa dilupakan oleh masyarakat Kepahiang. Karena pada tahun itulah, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara, dan jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara kolonial Belanda yang terkenal bengis masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.
Setahun kemudian, seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan. Sehingga pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke kota, terjadilah keharuan yang sulit dibendung. Sebab, aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke kota Kepahiang karena seluruh fasilitas pemerintahan daerah telah dibumihanguskan. Namun, semangat mereka pantang surut. Dengan sisa-sisa kekuatan, serta semangat yang membaja, seluruh aparatur pemerintahan daerah terpaksa menumpang ke kota Curup, karena disini masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan (kini tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup).
Pada 1956, kota Curup ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong berdasarkan undang-undang. Sejak itu pula, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan kabupaten Kepahiang surut. Sebab, dengan penetapan Curup sebagai ibukota kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang, pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota provinsi dan kota administratif. Sayangnya, perjuangan mulia tersebut kandas di tengah jalan lantaran pemerintah pusat tak merespons keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.
Ketika era reformasi bergulir pada 1998, gaungnya pun sempat menggema ke bumi Kepahiang. Oleh masyarakat Kepahiang, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Situasi kian terbuka lebar, setelah pemerintah dan DPR RI menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga lazim disebut sebagai undang-undang tentang otonomi daerah.
Setelah melalui tahap penyamaan persepsi dan konsolidasi, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Maka, sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang, baik yang berdomisili di Kepahiang sendiri maupun yang berada diluar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut, maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran kabupaten.
Akan tetapi, rupanya perjuangan memekarkan Kepahiang menjadi kabupaten tak semulus yang diharapkan. Sebab, meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada era reformasi, tapi kabupaten Rejang Lebong tidak serta-merta menyetujui aspirasi para tokoh masyarakat kepahiang tersebut. Dengan kata lain, kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) justru keberatan melepas Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial di Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerjasama serta diplomasi yang intensif, akhirnya kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada 7 Januari 2004, Kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh Jenderal TNI (purn) Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri RI) di Jakarta. Peresmian itu dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Ditunjuk sebagai Kepala Daerah pertama (caretaker) kabupaten Kepahiang adalah Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.28-8 Tahun 2004, pada 6 Januari 2004, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pelantikannya sendiri dilakukan oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004. Hingga kini, kabupaten Kepahiang telah dipimpin tiga orang Kepala daerah.
Kecamatan di kabupaten Kepahiang:

  1. Kecamatan Kepahiang
  2. Kecamatan Tebat Karai
  3. Kecamatan Seberang Musi
  4. Kecamatan Bermani Ilir
  5. Kecamatan Muara Kemumu
  6. Kecamatan Ujan Mas
  7. Kecamatan Merigi
  8. Kecamatan Kabawetan

Bupati kabupaten Kepahiang:

  1. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., Periode 14 Januari 2004 hingga 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (caretaker).
  2. Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 hingga 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (caretaker).
  3. Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., periode 7 Agustus 2005 hingga 7 Agustus 2010, sebagai bupati perdana kabupaten Kepahiang secara definitif berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) Kepahiang pada tahun 2005.

Kabupaten Lebong
Kabupaten Lebong beribukota di Muaraaman. Kabupaten Lebong dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan UU No.39 Tahun 2003.
Kabupaten ini terletak di posisi 105º-108º Bujur Timur dan 02º,65’-03º,60’ Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl dan secara Adminsitratif terdiri dari 77 Desa dan Kelurahan dan 6 Kecamatan dengan Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha dari total luas ini seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.
Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian dipekuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 sebagai kawasan konservasi dan di wilayah lain juga di kukuhkan sebagai kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang Register 42 dan kawasan lindung Boven Lais yang awal pengukuhan kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas Boszwezen (BW).
Kabupaten Seluma
Kabupaten Seluma sekarang masih termasuk kawasan tertinggal sehingga masuk dalam pengawasan khusus kementerian PDT. Alasan tertinggal karena posisi yang agak terisolasi serta kurangnya sarana prasarana yang menghubungkan anar kota, desa dan wilayah. Potensi yang bisadiangkat adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. sedikit dengan keberanian maka potensi wisata berbasis kehutanan dan agro dapat berkembang khususnya tanaman buah. kabupaten Seluma dengan berbasis masyarakat religi menjadikan kawasan tersebut cenderung mudah untuk dibentuk tinggal menunggu kemauan serta kemampuan pemimpin setempat untuk membangun.
Kabupaten Seluma terdiri dari 5 kecamatan yaitu:

  1. Talo
  2. Semidang Alas Maras
  3. Semidang Alas
  4. Seluma
  5. Sukaraja

Kabupaten Bengkulu Tengah
Bengkulu Tengah, dengan ibukotanya Karang Tinggi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.223,94 km², dan jumlah penduduk 93.557 jiwa (2007).
Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas cakupan wilayah:

Kecamatan Talang Empat
Kecamatan Karang Tinggi
Kecamatan Taba Penanjung
Kecamatan Pondok Kelapa
Kecamatan Pematang Tiga
Kecamatan Pagar Jati
Kecamatan Pondok Kubang
Kecamatan Bang Haji
Kecamatan Merigi Kelindang
Kecamatan Merigi Sakti

Comments Off on Kabupaten dan Kota di Propinsi Bengkulu

Filed under Sejarah Bengkulu

Perjanjian London atau Traktat London: Akhir Kekuasaan Inggris Di Bengkulu

Kehadiran Inggris di Bengkulu berlangsung selama 140 tahun, yaitu dari tahun 1685 sampai dengan bulan Maret 1825, ketika seluruh kekuatan Inggris meninggalkan Bengkulu. Berakhirnya kehadiran Inggris di Bengkulu adalah disebabkan adanya perjanjian antara Raja Inggris dan Raja Belanda. Perjanjian ini oleh pihak Inggris disebut The Anglo-Dutch Treaty of 1824, sedangkan pihak Belanda menyebutnya sebagai Traktat London. Perjanjian ini mengatur pertukaran kekuasaan Inggris di Bengkulu dengan kekuasaan Belanda di Malaka dan Singapura (Singapura pada masa itu merupakan bagian dari kerajaan Melaka).

 Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1824, di London, Antara Kerajaan Inggris Raya dan Kerajaan Belanda mentandatangani Perjanjian Inggris-Belanda 1824, yang juga dikenal dengan Perjanjian London atau Traktat London. Perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Inggris-Belanda 1814. Belanda diwakili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Falck, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning dan Charles Watkins Williams Wynn.

Perjanjian ini menjelaskan, bahwa kedua negara diijinkan untuk tukar menukar wilayah pada British India, Ceylon (Sri Langka) dan Indonesia, berdasarkan kepada negara yang paling diinginkan, dengan pertimbangan masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan secara lokal. antara lain :

  1. Pembatasan jumlah bayaran yang boleh dikenakan pada barang dan kapal dari negara lain.
  2. Tidak membuat perjanjian dengan negara bagian Timur yang tidak mengikutsertakan /membatasi perjanjian dagang dengan negara lain.
  3. Tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang.
  4. Melawan pembajakan dan tidak menyediakan tempat sembunyi atau perlindungan bagi pembajak atau mengijinkan penjualan dari barang-barang bajakan.
  5. Pejabat lokal masing-masing tidak dapat membuka kantor perwakilan baru di pulau-pulau Hindia Timur tanpa seijin dari pemerintah masing-masing di Eropa.

Pertimbangan-pertimbangan dalam perjanjian ini, mengikutsertakan :

  1. Belanda menyerahkan semua dari perusahaan/bangunan yang telah didirikan pada wilayah India dan hak yang berkaitan dengan mereka.
  2. Belanda menyerahkan kota dan benteng dari Malaka dan setuju untuk tidak membuka kantor perwakilan di semenanjung Melayu atau membuat perjanjian dengan penguasanya.
  3. Belanda menarik mundur oposisinya dari pendudukan pulau Singapura oleh Inggris.
  4. Inggris meminta untuk diberikan akses perdagangan dengan kepulauan Maluku, terutama dengan Ambon, Banda dan Ternate.
  5. Inggris menyerahkan pabriknya di Bengkulu (Fort Marlborough) dan seluruh kepemilikannya pada pulau Sumatra kepada Belanda dan tidak akan mendirikan kantor perwakilan di pulau Sumatra atau membuat perjanjian dengan penguasanya.
  6. Inggris menarik mundur oposisinya dari pendudukan pulau Billiton oleh Belanda.
  7. Inggris setuju untuk tidak mendirikan kantor perwakilan pada kepulauan Karimun atau pada pulau-pulau Batam, Bintan, Lingin, atau pulau-pulau lain yang terletak sebelah selatan dari selat Singapura ataumembuat perjanjian dengan penguasa-penguasa daerah.
  8. Semua serah terima dari kepemilikan dan bangunan yang didirikan terjadi pada tanggal 1 Maret 1825.

Termasuk penyerahan Jawa kembali kepada Belanda, seperti yang dijelaskan pada Convention on Java tanggal 24 Juni 1817. Hal ini diluar dari jumlah yang harus dibayarkan oleh Belanda sebesar 100.000 pounds sterling sebelum akhir tahun 1825.

Perjanjian disahkan pada tanggal 30 April 1824 oleh Inggris dan tanggal 2 Juni 1824 oleh pihak Belanda.

Comments Off on Perjanjian London atau Traktat London: Akhir Kekuasaan Inggris Di Bengkulu

Filed under Sejarah Bengkulu