Diktator: Sejarah Singkat

Dalam dunia politik kata atau istilah diktator sangat populer dan identik dengan kekerasan, tirani, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, melalukan segala cara untuk mencapai tujuan dan banyak lagi istilah istilah lain yang mendirikan bulu roma. Dan umumnya ditujukan kepada golongan yang anti kemapanan, kepada golongan yang ingin mengadakan perobahan suatu keadaan dari yang buruk menjadi lebih baik, golongan yang menghendaki kemajuan, di samping kemajuan ekonomi juga kemjuan politik, kemajuan di segala bidang yang demokratis, yang dituduh ingin menegakkan kekuasaan diktator, yang memaksakan kehendaknya sendiri. Ironisnya, golongan seperti yang disebutkan di atas itu selalu diidentifikasikan sebagai golongan ekstrim, kekiri-kirian dan bahkan tidak segan-segan dituduh sebagai komunis dan di Indonesia identik dengan PKI. Kalau kita menggunakan logika mereka, se-olah-olah hanya PKI-lah yang menjadi kampiun kemajuan, kampiun pembangun, kampiun demokrasi.

Dan untuk itu marilah kita telusuri istilah diktator dan keditatoran tersebut, sehingga dengan demikian kita bisa mengerti betul binatang macam apakah yang disebut diktator tersebut. Menurut Eksiklopedia Encarta 97 terbitan Microsoft, diktator berasal dari zaman Romawi yang artinya adalah suatu jabatan magistrat Romawi Kuno yang diangkat oleh senat pada keadaan darurat dan diratifikasi oleh comitia curiata.

Menurut ahli sejarah Romawi pengangkatan diktator pertama dilakukan pada tahun 510 sebelum masehi. Diktator terahir diangkat pada saat Perang Punic kedua pada tahun 216 sebelum masehi. Diktator biasanya diberi kekuasaan selama 6 bulan dan bertindak sebagai ketua magistrat dengan kekuasaan terbatas atas kehidupan dan kematian. Kekuasaan yuridiksi civil biasanya dipegang oleh magistrat reguler dibawah subordinasi sang diktator. Menurut negarawan, orator dan ahli filsafat Roma , Cicero,.kekuasaan diktator itu diciptakan untuk mengatasi kerusuhan sosial. Pada tahun-tahun terakhir Republik, politisi Romawi kadang-kadang menggunakan kekerasan dengan cara kekuasaan legal yang berlebih-lebihan (extralegal power), yaitu melakukakan kekerasan atas nama undang-undang yang berlaku atau konstitusionil.

Pada zaman modern sekarang ini yang disebut diktator adalah mereka yang melakukan kekuasaan sendiri atas negara. Yang terkenal dalam sejarah modern yang disebut diktator itu adalah antara lain Miguel Primo de Riviera dan Francisco Franco dari Spanyol, Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, Joze[ Pilsudski dari Polandia, antonio de Oliviera Salazar dari Portugal, Benito Mussolini dari Itali, Adolf Hitler dari Jerman, dan Joseph Stalin dari Uni sovyet. Selain daripada itu diktator yang terkenal di Amerika Latin di antaranya Juan Peron dari Argentina, Fulgencio Batista dari Kuba, Rafael Trujillo dari Republik Dominika, Porfirio Diaz dari Mexica, dan Manuel Antonio Noriega dari Panama.

Diktator di Timur Tengah termasuk Sadam Hussein dari Irak dan Hafez a-Assad dari Syria. Nah,.sekarang mari kita lihat Indonesia, apakah Indonesia di bawah pimpinan rezim Suharto sekarang ini termasuk kepada rezim diktator atau tidak? Barangkali dalam hal ini kita tidak perlu emosional menuduh rezim Suharto diktator. Tapi mari kita amati dan telusuri perilaku pemerintahan sekarang ini. Apakah benar kekuasaan Indonesia sekarang ini ada di tangan Suharto sendiri. Kalu kita telusuri dari pemberitaan pers dalam negeri semua mengeluhkan peranan DPR dan MPR yang sama sekali tidak melaksanakn fungsinya sebagaia pengemban kedaulatan rakyat. MPR dan DPR tidak lebih dari perpanjangan tangan eksekutif. Bahkan salah satu contoh yang paling aktual, sebuah undang-udang yaitu undang-undang siaran yang sudah disyahkan oleh DPR dianulir oleh Presiden karena alasan-alasan yang tidak jelas. Satu hal yang kita ketahui, barangkali karena dua atau tidak stasiun TV swasta yang ada di Indonesia dimiliki oleh anak-anak dan kerabat dekat Suharto, seperti RCTI milik Bambang Trihatmojo, TPI milik Tutut dan Indosiar milik Lim Soei Liong. Mungkin undang-undang yang sudah disyahkan oleh DPR itu dianggap merugikan kepentingan mereka Masalah lainnya, sudah menjadi rahasia umum di Indoneisa semua menteri selalu meminta petunjuk atau dengan lain perkataan minta perintah dari Presiden. Tidak ada yang berari melakukan-tindakan sendiri tanpa direstui olehnya. Bahkan sudah menjadi tradisi semua lapisan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah dan sampai ke desa-desa, selalu minta restu kepada atasan-atasannya masing-masing. Secara estafet dari bawah sampai ke atas. Memang kalau dilihat dari segi perundang-undangan semuanya juga beradasarkan undang atau semuanya konstitusionil, tapi kita tahu yang membuat undang-udang itu adalah pemerintah. DPR hanya menjadi alat legalisasi saja. Selama sejarah orde baru balum ada satu pun undang-undang yang dibuat atas inisiatif DPR.

Dari sejarah perjuangan Indonesia, kita mengenal betul bahwa tidak ada birokrat atau priyayi yang memihak rakyat, dari dulu, dari sejak zaman kolonial sampai ke zaman sekarang ini semua priyayi atau birokrat adalah aparat yang paling patuh, dan paling taat kepada atasan. Tidak pernah ada tindakan yang melawan pemerintah atau mengambil inisitatif atas kebaikan rakyat banyak. Beda lagi dengan para politisi profesional, para pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam partai-partai. Mereka lebih berani menyuarakan hati nurani rakyat. Mereka lebih berani memperjuahkan hak-hak rakyat. Semua orang tahu, menteri-meneteri yang ada di pemerintahan sekarang ini sejak awal orde baru, hampir hampir seluruhnya berasal dari birokrat dan teknokrat. Dan barangkali hanya pada awal orde baru saja, ada satu dua menteri yang diambil dari partai. Oleh karena itu tidak heran, kalau semua menteri dan semua lapisan pemerintah dari mulai eselon tertinggi sampai eselon terendah, tidak ada satu pun yang berorientasi ke bawah. Semuanya berorientasi ke atas. Belum lagi kita bicara soal lainnya mulai ekonomi, politik, sosial kebudayaan dan apalagi pertahanan semuanya harus ada restu atau persetujuan atau bahkan perintah dari Presiden Suharto. Pendek kata, semua lembaga yang ada di dalam pemerintahan sekarang ini hanya merupakan legalitas dari perundang-undangan, sedang kekuasaan sepenuhnya ada di tangan presiden Suharto. Nah, saya tidak mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia sekarang ini pemerintah diktator. Terserah kepada pembaca. Silahkan menilai sendiri. Bahan banding sudah saya siapkan di atas.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Sejarah Dunia, Sejarah Indonesia, Umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s