Strategi Pengembangan Ilmu di Indonesia

Model pengembangan ilmu sangat berkaitan dengan pembangunan, sebab ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan. Ilmu membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu strategi pengembangan ilmu di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting.

Beberapa syarat yang dibutuhkan bagi strategi pengembangan ilmu di Indonesia yaitu:

Pertama, terbentuknya masyarakat ilmiah yang memiliki kekuatan tawar-menawar (Bargaining power), baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Di sinilah letak pentingnya ilmu pengetahuan sebagai masyarakat sebagaimana yang ditenggarai oleh Daoed Joesoef. Salah seorang tokoh postmodernisme, Jean Francois Lyotard, sangat memperhatikan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa transformasi ilmu pengetahuan akan memperhatikan akibat pada kekuatan politik yang ada, kekuatan mereka ini, terutama civil society, akan dipertimbangkan kembali dalam hubungan (baik de jure maupun de facto) dengan perusahaan-perusahaan besar.

Muhammad A.S. Hikam mengatakan bahwa istilah civil society (masyarakat madani)  dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18 mengacu pada pengertian suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Bagi Karl Marx, yang dimaksud civil society adalah kelas borjuasi. Dalam pengertian ini civil society didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: kesukarelaan (voluantry), keswamsembadaan (self-generation), self-supporting, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti wargannya.

Kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai (value-free), melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Van Melsen menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pandangan hidup, karena ilmu pengetahuan tidak pernah dapat memberikan penyelesaian terakhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya sendiri secara absolut.

Di sinilah perlunya pandangan hidup, terutama peletakan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan, sehingga terjadi harmoni antara rasionalitas dengan kearifan.

Ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan relasi antar ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Di sini diperlukan filsafat sebagai mediator, terutama bidang ilmu Filsafat Ilmu. Dalam hal ini Gaston Bachelard menegaskan perlunya hubungan yang erat antara ilmu dengan filsafat. Filsafat harus mampu memodifikasi bahasa teknisnya agar dapat memahami perkembangan ilmu dewasa ini. Sebaliknya ilmu pengetahuan harus dapat memanfaatkan kreativitas filsafat. Di sinilah diperlukan filsafat ilmu, sebab filsafat ilmu mendorong upaya ke arah pemahaman disiplin ilmu lain, interdisipliner sistem.

Keempat, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, karena masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiusitasnya. Walaupun bisa terjadi kendala pengembangan ilmu yang disebabkan oleh agama dalam arti eksoteris (lembaga atau pranata keagamaannya), bukan dalam arti esoteris (hakikat keagamaan itu sendiri). Oleh karena itu dimensi esoteris keagamaan perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan dimensi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius atau mengembangkan sinyal-sinyal yang terkandung secara implisit dalam ajaran agama tentang manfaat ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Teknologi Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s