Pembangunan Nasional

PENGERTIAN
Pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya.
TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN tahun 1993-1998 menjelaskan tentang hakekat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional.
Pada intinya pembangunan adalah usaha terarah untuk mengubah situasi masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasarannya kesejahteraan lahir batin, kebutuhan dasar terpenuhi untuk perkembangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat umumnya.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas tujuan nasional negara Indonesia, yaitu:
a.melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b.memajukan kesejahteraan umum
c.mencerdaskan kehidupan bangsa
d.serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialSehubungan dengan hal itu, untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara yang didukung seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional.
Agar usaha mewujudkan tujuan nasional terarah, maka rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya dalam lembaga tertinggi negara, yaitu MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan tahun 1999-2004) yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang berkesinambungan.
LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia berdasarkan:
a.Landasan Idiil                                : Pancasila
b.Landasan Strukturil                    : UUD 1945
c.Landasan Operasional/gerak  : GBHN
d.Landasan Konstitusional          : Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Untuk mencapai tujuan/ visi pembangunan nasional diperlukan pedoman atau dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dinamakan asas pembangunan.
Adapun asas pembangunan nasional menurut GBHN 1999 meliputi:
1.Asas swadaya masyarakat
2.Asas kekeluargaan dan gotong royong
3.Asas manfaat
4.Asas adil dan merata
5.Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
6.Asas Hukum
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai tujuan nasional yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Menurut GBHN tahun 1999-2004 tujuan pembangunan nasional “Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan.”
Untuk mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengandung makna dan hakikat sebagai berikut.
a.Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dangan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.
b.Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Hasil pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.
c.Pembangunan nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan bangsa, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Semuanya itu harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional.
d.Pembangunan merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, mengembangkan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.
e.Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, terpenuhinya rasa aman, tenteram, keadilan, serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.
f.Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, dan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya.
g.Pembangunan nasional dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai  pelaku utama pembangunan dan pemerintah mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
h.Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Misi pembangunan nasional menurut GBHN 1999 adalah sebagai berikut:
1.Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2.Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
4.Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
5.Perwujudan system hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6.Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7.Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.
8.Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara keatuan Republik Indonesia.
9.Perwujudan kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh meningkatnya kualitas kehidupan  yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
10.Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
11.Perwujudan system dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12.  Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

About these ads

2 gagasan untuk “Pembangunan Nasional”

Komentar ditutup.