Ilmu; Bebas Nilai atau Tidak?

Rasionalisasi ilmu pengetahuan terjadi sejak Rene Decartes dengan sikap skeptis-metodisnya meragukan segala sesuatu, kecuali dirinya yang sedang ragu-ragu. Cogito Ergo Sum, “aku berpikir maka aku ada”. Sikap ini berlanjut pada masa Aufkalrung, suatu era yang merupakan usaha manusia untuk mencapai pemahaman raisonal tentang dirinya dan alam. Aufkalrung, menurut Alex Lanur, mewarisi pandangan Francis Bacon tentang ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu harus berdaya-guna, operasional; karena pengetahuan itu bukan demi pengetahuan itu sendiri.
Kebenaran bukanlah kentemplasi melainkan operation, to do business (untuk bisnis). Kebenaran berdaya-guna hanya berhasil dalam proses eksperimentasi. Sikap ini melahirkan pragmatisme dalam dunia ilmiah, yakni perkembangan ilmu dianggap berhasil ketika memiliki konsekuensi-konsekuensi pragmatis. Keadaan ini menggiring ilmuwan pada sikap menjaga jarak terhadap problem nilai secara langsung.
Tokoh sosiologi, Max Weber, menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai tetapi ia juga mengatakan bahwa ilmu-ilmu sosial harus menjadi nilai yang relevan (value-relevant). Weber tidak yakin ketika pada ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar atau menulis mengenai bidang ilmu sosial itu mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan tertentu atau melayani kepentingan segelintir orang, budaya, moral dan politik yang membatasinya. Suatu sikap moral yang demikian tidak mempunyai hubungan objektivitas ilmiah. Weber sendiri menyatakan bahwa: “ persoalan-persoalan disiplin ilmu empirik adalah bahwa ia dipecahkan, bukan secara evaluatif”.
Kehati-hatian Weber dalam memutuskan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, bisa dipahami mengingat disatu pihak objektivitas merupakan ciri mutlak ilmu pengetahuan, sedang dipihak lain subjek yang mengembangkan ilmu (ilmuwan) dihadapkan pada nilai-nilai yang ikut menentukan pemilihan atas masalah dan kesimpulan yang dibuatnya.
Oleh karena itu, perlu dirumuskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bebas nilai (vaue free) itu. Josep Situmorang mengatakan bahwa bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada tiga faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu:
1.   Ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian yaitu bebas dari pengaruh eksternal seperti: faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya.
2.    Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin.
3.    Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.
Habermas berpendirian teori sebagai produk ilmiah tidak pernah bebas nilai. Pendirian ini diwarisi dari pandangan Husserl yang melihat fakta atau objek alam diperlukan oleh ilmu pengetahuan sebagai kenyataan yang sudah jadi (scientisme). Fakta atau objek itu sebenarnya sudah tersusun secara spontan dan primordial dalam pengalaman sehari-hari, dalam lebenswelt atau dunia sebagaimana dihayati.
Setiap ilmu pengetahuan mengambil dari lebenswelt itu sejumlah fakta yang kemudian diilmiahkan berdasarkan kepentingan-kepentingan praktis. Habermas menegaskan lebih lanjut bahwa ilmu pengetahuan alam terbentuk berdasarkan kepentingan-kepentingan teknis. Ilmu pengetahuan alam tidaklah netral, karena isinya tidak lepas sama sekali dari kepentingan praktis. Ilmu sejarah dan hermeneutika juga ditentukan oleh kepentingan-kepentingan praktis kendati dengan cara yang berbeda. Kepentingannya ialah memelihara serta memperluas bidang saling pengertian antar manusia dan perbaikan komunikasi.
Setiap kegiatan teoritis yang melibatkan pola subjek-subjek selalu mengandung kepentingan tertentu. Kepentingan itu bekerja pada tiga bidang, yaitu:
1.    Pekerjaan, pekerjaan merupakan kepentingan ilmu pengetahuan alam.
2.    Bahasa, bahasa merupakan kepentingan ilmu sejarah dan hermeneutika.
3.    Otoritas, otoritas merupakan kepentingan ilmu-ilmu sosial.

About these ads