Indonesia Pada Masa Orde Baru

INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU

Orde Baru merupakan sebuah istilah untuk memisahkan kekuasaan masa Sukarno dengan masa Suharto. Orde Baru lahir untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, menata kembali seluruh aspek kehidupan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta menyusun kembali kekuatan bangsa. Tanggal 11 Maret Supersemar dikeluarkan oleh Presiden Sukarno di Istana Bogor. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai presiden, Bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI .

PENYEBAB LAHIRNYA ORDE BARU

  1. Terjadinya G 30 S/PKI
  2. Keadaan politik dan Keamanan negara kacau
  3. Keadaan perekonomian semakin memburuk
  4. Wibawa dan kekuasaan Presiden Sukarno semakin turun
  5. Sidang Paripurna Kabinet tidak berhasil mengatasi keadaan.
  6. Konflik di tubuh Angkatan Darat
  7. Tuntutan rakyat agar PKI, ormas, dan tokoh PKI diadili
  8. Kesatuan aksi “Front Pancasila” mengajukan tuntutan TRITURA (10 Januari 1966)

Pada tanggal 8 Januari 1966 Front Pancasila mengadakan dentrasi di jalan-jalan, dan tanggal 12 Januari 1966 di  Gedung DPR-GR mengajukan tuntutan Tritura

1. Pembubaran PKI beserta Ormas-ormasnya

2. Pembersihan Kabinet Dwikora

3. Penurunan harga.

Pada tanggal 15 Januari 1966 sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor, Presiden Soekarno menuduh Aksi-aksi itu didalangi CIA ( Central IntellegnceAgency) Amirika Serikat.

Pada tangal 21 Pebruari 1966 Presiden Soekarno meresafel cabinet yang terkenal kabinet seratus menteri

Pada saat pelantikan Kabinet baru angal 24 pebruari 1966 para mahasiswa , dan pelajar mengadakan demontrsi menuju Istana Mereka dihadang Pasukan Cakrabirawa yang menyebabkan tewasnya mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim.

Kebijakan politik pemerintah Orde Baru

  1. Politik luar negeri Indonesia kembali ke jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif
  2. Kembali menjadi anggota PBB
  3. Normalisasi hubungan dengan negara Malaysia, Singapura
  4. Pendirian ASEAN
  5. Integrasi Timor-Timur

Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru

  1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
  • Stabilisasi ekonomi artinya mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.
  • Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana prasarana ekonomi.
  1. Kerjasama Luar Negeri
  • Perundingan Tokyo (ekspor Indonesia akan digunakan   untuk pembayaran utang)
  • Mengusahakan bantuan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia.
  1. Pembangunan Nasional

pedoman pembangunan nasional  Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan  isi Trilogi  Pembangunan:

  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Delapan Jalur Pemerataan:

a)       Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.

b)       Pemerataan kesmpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

c)       Pemerataan pembagian pendapatan.

d)       Pemerataan kesempatan kerja

e)       Pemerataan kesempatan berusaha

f)         Pemerataan kesmpatan berpartisipasi dalam pembangunan

g)       Pemerataanpenyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

h)       Pemerataankesempatan memperoleh keadilan.

Setelah berhasil menstabilkan kondisi politik bangsa Indonesia, selanjutnya Pemerintah Orde Barubersemboyan unttuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, selain itu melaksanakan pembangunan Nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

Untuk memberikan arah pembangunan nasional , maka sejak 1973 MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada dasanya merupakan pola umum pembangunan nasional dan rangkaian program-programnya.. GBHN dijabarkan dalam Rencana Pembanguna Lima Tahun (REPELITA) yang berisi program-program kongkrit yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Pelaksanaan Pembangunan dilakukan secara bertahap  yaitu jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun dan jangka pendek mencakup periode 5 tahun (PELITA).

  1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Tujuan: untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya

  1. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Tujuan: tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterahkan rakyat dan memperluas kesempatan kerja.

  1. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Tujuan: berdasarkan Trilogi Pembangunan

  1. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Tujuan: sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin industri sendiri

  1. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Tujuan: pembangunan sektor pertanian dan industri

  1. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Tujuan:pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian serta pembangunan dan peningkatan SDM pendukungnya.

Pemiliham Umum (PEMILU)

Tujuan Pemilu diantaranya:

  1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
  2. Menyalurkan aspirasi warga Negara.
  3. Sebagai sarana penegakan demokrasi

Pemilihan Umum pertama Orde baru dilaksanakan tahun 1971. Partai politik peserta Pemilu 10 Partai. Kursi DPR yang diperebutkan 360 kursi, ditambah 100 kursi diangkat oleh pemerintah. Jadi jumlah kursi DPR 460 kursi. Susunan DPR seperti ini memungkinkan DPR selalu mendukung kebijakan pemerintah. Oleh karena itu fungsi kontral DPR pada masa Orde Baru sangat lemah.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, partai politik peserta Pemilu disederhanakan menjadi tiga kontestan sebagai berikut :

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini merupakan penggabungan (fusi) dari partai NU, Parmusi, PSII, Partai Muslimin Indonesia, dan Perti
  2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai ini merupakan penggabungan (fusi) dari partai PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Murba.
  3. Golkar. Golkar bukan merupakan fusi dari partai manapun juga.

P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila)

  • Program ini disebut juga Eka Prastya Pancakarsa.P4 menjadi etetapan MPR tahun 1978. Tujuannya mesmasyarakatkan P4 adalah membentuk pemahaman yang sama menganai demokrasi Pancasila. P4 oleh Pemerintah Orde Baru dijadikan untuk mengendalikan opini rakyat.Akibatnya timbul anggapan P4 digunakan untuk kelanggengan kekuasaan pemerinthan Orde Baru.
  • Setelah P4 menjadi Tap MPR, selanjutnya sejak tahun 1980 semua orsospol harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal sebutan ASAS TUNGGAL. Ide asas tunggal ini tidak terlepas dari upaya melemahkan kekuatan yang dinilai menganggu otoritas Orde Baru, terutama kekuatan Islam dalam Pemilu tahun 1977.

Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk

No Tahun Sensus Jumlah Penduduk
1 1930 60.700.000
2 1961 97.100.000
3 1973 119.200.000
4 1980 147.500.000
5 1990 179.300.000

Mobilitas penduduk adalah Berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Faktor yang mempengaruhi:

  1. Emigrasi
  2. Imigrasi
  3. Transmigrasi
  4. Urbanisasi
  5. Reurbanisasi

Dampak positif Mobilitas Penduduk:

  1. Berlimpahnya tenaga kerja di perkotaan
  2. Meningkatnya penghasilan para urbanisasi
  3. Meningkatnya persaingan kerja

Dampak negative mobilitas penduduk:

  1. Munculnya pemukiman kumuh
  2. Tingginya jumlah penduduk miskin
  3. Terjadinya degradasi lingkungan
  4. Terjadinya pengangguran
  5. Meningkatnya angka kriminalitas

Mobilitas penduduk melalui program transmigrasi:

Setelah proklamasi kemerdekaan, program redistribusi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, tetap dilaksanakan, bahkan daerah-daerah pengirimannya ditambah Pulau Bali dan Lombok. Pada masa orde baru program transmigrasi bertujuan untuk:

  1. Meningkatkankan taraf hidup rakyat
  2. Meningkatkan pembangunan daerah
  3. Menyeimbangkan persebaran penduduk di Indonesia
  4. Melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh Indonsia
  5. Memanfaatkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia
  6. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa
  7. Memperkuat pertahanan dan kemananan nasional

Upaya untuk menghambat arus urbanisasi menuju kota-kota besar

-          Mengubah arah migrant menuju ke kota-kota kecil dan sedang

-          Membangun fasilitas-fasilitas dengan fasilitas seperti di perkotaan

-          Membangun prasarana transportasi dan komunikasi: membangun sarana transportasi baik darat, laut maupun udara dan membantun sentral-sentral telepon otomatis, telegram, radio dan televisi.

Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

  1. Kebijakan Politik

Dampak positif:

  • pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan.
  • Situasi keamanan relatif terjaga dan aman.
  • dilakukan peleburan partai, agar pemerintah dapat mengontrol partai politik.

Dampak Negatif

  • terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif dan sentralistik
  • otoritarisme merambah setiap aspek kehidupan
  • pemerintah Orde Baru gagal melaksanakan demokrasi
  • sistem perwakilan bersifat semu
  • terciptanya KKN
  • kebijakan politik teramat birokratis , tidak demokratsi dan cenderung KKN dwifungsi ABRI
  • penegakan hukum sangat lemah

2.      Kebijakan ekonomi:

Dampak positif

  • pertumbuhan ekonomi yang tinggi
  • Indonesia mengubah status dari pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras)
  • penurunan angka kemiskinan
  • penurunan angka kematian bayi
  • angka partisipasi pendidikan dasar semakin meningkat

Dampak negatif

  • Kerusakan serta pencemaran lingkungan
  • terciptanya perbedaan ekonomi dalam masyarakat
  • terciptanya kelompok yang terpinggirkan
  • menimbulkan KKN
  • pembangunan yang dilakukan hanyak dinikmati sebagian kecil masyarakat
  • pembangunan tidak merata di setiap wilayah di Indonesia
  • pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kehidupan politik dan sosial

REVOLUSI HIJAU

Revolusi Hijau adalah  suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.

TUJUAN REVOLUSI HIJAU

Mengubah petani-petani menjadi petani modern, memodernisasi pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional.

LATAR BELAKANG

Munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian bibit unggul dalam bidang pertanian. Upaya ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus.

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA

  1. INTENSIFIKASI PERTANIAN

Dikenal dengan Panca Usaha Tani, yang meliputi:

a. pemilihan bibit unggul

b. pengolahan tanah yang baik

c. pemupukan

d. irigasi

e. pemberantasan hama

  1. EKSTENSIFIKASI PERTANIAN

yaitu memperluas lahan, tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru (misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dsb).

  1. DIVERSIFIKASI PERTANIAN

Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani.

  1. REHABILITASI PERTANIAN

Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.

usaha pertanian tersebut akan menghasilkan bahan makanan dan sekaligus sebagai stabilisator lingkungan.

DAMPAK POSITIF REVOLUSI HIJAU

  1. Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian.
  2. Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dapat menikmati hasil lebih dan baik karena revolusi hijau.
  3. Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.
  4. Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian terutama terhilhat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis.

DAMPAK NEGATIF REVOLUSI HIJAU

  1. Muncul komersialisasi produksi pertanian.
  2. Muncul sikap individualis dalam hal penguasaan tanah.
  3. Terjadi perubahan struktur sosial di pedesaan dan pola hubungan antar lapisan terpisah dan menjadi satuan sosial yang berlawanan kepentingan
  4. Memudarnya sistem kekerabatan dalam masyarakat yang awalnya menjadi pengikat hubungan antar lapisan.
  5. Muncul kesenjangan ekonomi karena peralihan hak milik milik atas tanah melalui jual beli.
  6. Harga tanah yang tinggi tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi petani lapisan bawah sehingga petani kaya mempunyai peluang sangat besar untuk menambah luas tanah.
  7. Muncul kesenjangan sosial karena kepemilikan tanah yang berbeda menyebabkan tingkat pendapatan pun akan berbeda.
  8. Muncul kesenjangan yang terlihat dari perbedaan gaya bangunan maupun gaya berpakaian penduduk menjadi lambang identitas suatu lapisan sosial.
  9. Mulai ada upaya para petani untuk beralih pekerjaan ke jenis yang lain seiring dengan perkembangan teknologi.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

DAMPAK POSITIF

  1. Digunakannya pupuk buatan dan zat-zat kimia untuk memberantas hama penyakit sehingga produksi pertanian meningkat.
  2. Proses pengolahan tanah atau lahan menjadi cepat dengan digunakan traktor.
  3. Proses pengolahan hasil menjadi cepat dengan adanya alat penggiling padi.

DAMPAK NEGATIF

  1. Timbulnya pencemaran air maupun tanah akibat penggunaan pestisida yang berlebih.
  2. Penggunaan pestisida dapat membunuh hama tanaman, serangga pemakan hama, burung, ikan dan hewan lainnya.
  3. Pelaksanaan monokultur menyebabkan hubungan yang tidak seimbang antara tanah, hewan dan tumbuhan sehingga keseimbangan alam terganggu.
  4. Sistem perladangan berpindah menyebabkan kerusakan lingkungan pada ekosistem tanah.
  5. Lahan pertanian semakin sempit karena diubah menjadi wilayah pemukiman dan industri.
  6. Meningkatnya kegiatan penggalian sumber alam, pertambangan liar, yang kurang memperhatikan lingkungan.
  7. Pengurangan jumlah tenaga kerja manusia yang terlihat dalam proses produksi karena telah digantikan mesin-mesin

INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Revolusi Hijau ini menyebabkan upaya untuk melakukan modernisasi yang berdampak pada perkembangan industrialisasi yang ditandai dengan adanya pemikiran rasional. Pemikiran tersebut akan mengarah pada kapitaslisme.

Dengan industrialisasi juga merupakan proses budaya dimana dibangun masyarakat dari suatu pola hidup atau berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat industri.

Perkembangan industri tidak lepas dari proses perjalanan panjang penemuan di bidang teknologi yang mendorong berbagai perubahan dalam masyarakat.

UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN INDUSTRIALISASI

  1. Meningkatkan perkembangan jaringan informasi, komunikasi, dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antar wilayah di Nusantara.
  2. Mengembangkan industri pertanian
  3. Mengembangkan industri non pertanian terutama minyak dan gas bumi mengalami kemajuan pesat.
  4. Perkembangan industri perkapalan dengan dibangun galangan kapal di Surabaya yang dikelolah oleh PT.PAL Indonesia.
  5. Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
  6. Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi

INDUSTRIALISASI  DI INDONESIA DITANDAI DENGAN:

  1. Tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja
  2. Banyaknya tenaga kerja terserap ke dalam sektor-sektor industri
  3. Terjadinya perubahan pola-pola perilaku lama menuju perilaku-perilaku baru yang bercirikan masyarakat industri modern diantaranya rasionalisasi
  4. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di berbagai daerah khususnya di kawasan industri
  5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan hasil-hasil industri baik pangan, sandang, maupun alat-alat untuk mendukung pertanian, dsb.

DAMPAK POSITIF INDUSTRIALISASI

Indutrialisasi adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja

DAMPAK NEGATIF INDUSTRIALISASI:

  1. Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kemiskinan.
  2. Munculnya patologi sosial (penyakit sosial) seperti kenakalan remaja, dan kriminalitas.

About these ads

Komentar Dimatikan

Filed under Sejarah Indonesia

Komentar ditutup.